Selasa, 19 Januari 2016

Fraksi PDIP Jabar Setuju Pembangunan BIJB Diambil Alih Pusat




Bandung.Swara Jabbar.

Demi kelancaran dan percepatan pembangunan Bandara Internasional  Jawa Barat (BIJB), Fraksi PDIP  DPRD Jabar mendukung pembangunan BIJB diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Karena  biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga apabila mengandalkan ABPD Jabar tentunya akan cukup besar menyedot anggaran ABPD,  untuk itu sebaiknya diambil alih oleh pusat saja dan didanai dari APBN.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Wasisto, SH, mengatakan, pada waktu acara Rakernas PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu, kita laporkan kepada Ketua Umum PDIP  Ibu Megawati dan didengar langsung oleh Presiden Jokowi dan beberapa Menteri terkait termasuk Menteri Perhubungan, kita sampaikan bahwa ada beberapa proyek infrastruktur besar yang akan dan sedang berlangsung pembangunannya di wilayah Provinsi Jawa Barat, baik itu pembangunan jalan tol, waduk dan bandara BIJB Kertajati.
Khusus pembangunan BIJB  Kertajati yang digagas oleh pemerintahan Jabar (Pemprov dan Dewan), kita ingin agar ada ikut campur pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan.  Dan Alhamdulillah,  apa yang kita sampaikan dalam Rakernas tersebut mendapat respon positif oleh ibu Mega dan pak Presiden Jokowi ,kata Waras Wasisto saat ditemui diruang kerja Fraksi PDIP DPRD Jabar, Selasa (19/1).
Dikatakan, sehari setelah acara Rakernas PDIP, pak Presiden dalam rangka pencanangan KB Nasional di Cirebon menyempatkan diri datang dan meninjau langsung kelokasi proyek pembangunan BIJB Kertajati-Majalengka. Di sana, presiden menginginkan agar pembangunan BIJB dapat tuntas pada akhir tahun 2017 mendatang,  Untuk itu, Fraksi PDIP mendukungan penuh kebijakan yang disampaikan presiden demi kencaran dan percepatan penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati, ujarnya.
Atas kesediaan pemerintah pusat dalam mendanai pembangungan BIJB tentunya menjadi kabar baik baik kita semua, karena kalau mengandalkan APBD Jabar yang cukup terbatas tentunya sangat berat, sementara presiden menginginkan akhir tahun 2017 harus sudah beroperasional. Tapi walaupun pemerintah pusat mendanai pembangunan BIJB, bukan berarti  Jabar tidak terlibat sama sekali, baik selama pembangunan maupun setelah beroperesionalnya BIJB Kertajati  nanti.
Kenapa kita ingin tetap terlibat, karena program BIJB merupakan murni dirancang dan disepakati antara Pemprov dan Dewan yang ditindak lanjuti dengan pembentukan BUMD PT.BIJB. Bahkan hingga saat ini anggaran yang dikeluarkan dari APBD Jabar sudah sebesar Rp.700 miliar.  Jadi kita juga menginginkan pembagian keuntungan dari BIJB Kertajati nanti juga jelas dan masuk dalam PAD Jabar.
Untuk itu, mulai dari sekarang harus kita rancang jalinan kerjasama (MoU) antara pemerintah pusat melalui Angkasa Pura dengan Pemerintah Provinsi Jabar ( PT. BIJB), agar pembagian hasilnya jelas.
Adapun terkait pembagian keuntungan, kita mengusulkan sebesar 30 persen atau 30 : 70, dengan harapan ada peningkatan PAD yang secara otomatis juga menambah nominal APBD Jabar. Sehingga, semakin meningkatnya APBD Jabar tentunya percepatan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, harapnya.
Sementara itu, terkait  ambil alih  pendanaan pembangunan BIJB yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan, menurut Waras yang juga nggota Komisi IV ini mengatakan, kalau memang itu aturannya, ya kita akan lakukan rapat paripurna persetujuan.  Dengan catatan, keterlibatan PT.BIJB harus tetap ada dan pembagian penghasilan harus jelas yaitu sebesar 30:70. 
Kita juga menginginkan agar pembangunan pendukung akses ke Bandara BIJB harus terintergritas, seperti jalan Tol Cisumdawu, jalan tol Cipali dan termasuk juga beberapa ruas harus perlu dilebari dan ditingkatkan, sehingga akses transportasi ke BIJB lancer dan cepat, tandasnya. (diah).  

 
   
 
 Previous Next

Tidak ada komentar:

Posting Komentar