Bandung.Swara Jabbar.
Demi kelancaran
dan percepatan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Fraksi PDIP
DPRD Jabar mendukung pembangunan BIJB diambil alih oleh Pemerintah
Pusat. Karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga
apabila mengandalkan ABPD Jabar tentunya akan cukup besar menyedot anggaran
ABPD, untuk itu sebaiknya diambil alih
oleh pusat saja dan didanai dari APBN.
Menurut Ketua Fraksi PDIP
DPRD Jabar Waras Wasisto, SH, mengatakan, pada waktu acara Rakernas PDIP di
Jakarta beberapa waktu lalu, kita laporkan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan didengar langsung oleh Presiden Jokowi dan beberapa Menteri terkait
termasuk Menteri Perhubungan, kita sampaikan
bahwa ada beberapa proyek infrastruktur besar yang akan dan sedang berlangsung
pembangunannya di wilayah Provinsi Jawa Barat, baik itu pembangunan jalan tol, waduk dan
bandara BIJB Kertajati.
Khusus pembangunan BIJB Kertajati yang digagas oleh pemerintahan Jabar (Pemprov dan Dewan),
kita ingin agar ada ikut campur pemerintah pusat dalam pendanaan
pembangunan. Dan Alhamdulillah, apa yang kita sampaikan dalam Rakernas
tersebut mendapat respon positif oleh ibu Mega dan pak Presiden Jokowi ,kata
Waras Wasisto saat ditemui diruang kerja Fraksi PDIP DPRD Jabar, Selasa (19/1).
Dikatakan, sehari setelah
acara Rakernas PDIP, pak Presiden dalam rangka pencanangan KB Nasional di
Cirebon menyempatkan diri datang dan meninjau langsung kelokasi proyek
pembangunan BIJB Kertajati-Majalengka. Di sana, presiden menginginkan agar pembangunan BIJB
dapat tuntas pada akhir tahun 2017 mendatang,
Untuk itu, Fraksi PDIP mendukungan penuh kebijakan yang disampaikan
presiden demi kencaran dan percepatan penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati,
ujarnya.
Atas kesediaan pemerintah
pusat dalam mendanai pembangungan BIJB tentunya menjadi kabar baik baik kita
semua, karena kalau mengandalkan APBD Jabar yang cukup terbatas tentunya sangat
berat, sementara presiden menginginkan akhir tahun 2017 harus sudah
beroperasional. Tapi walaupun pemerintah pusat mendanai pembangunan BIJB, bukan
berarti Jabar tidak terlibat sama
sekali, baik selama pembangunan maupun setelah beroperesionalnya BIJB Kertajati nanti.
Kenapa kita ingin tetap
terlibat, karena program BIJB merupakan murni dirancang dan disepakati antara
Pemprov dan Dewan yang ditindak lanjuti dengan pembentukan BUMD PT.BIJB. Bahkan
hingga saat ini anggaran yang dikeluarkan dari APBD Jabar sudah sebesar Rp.700
miliar. Jadi kita juga menginginkan
pembagian keuntungan dari BIJB Kertajati nanti juga jelas dan masuk dalam PAD
Jabar.
Untuk itu, mulai dari
sekarang harus kita rancang jalinan kerjasama (MoU) antara pemerintah pusat
melalui Angkasa Pura dengan Pemerintah Provinsi Jabar ( PT.
BIJB), agar pembagian hasilnya jelas.
Adapun terkait pembagian
keuntungan, kita mengusulkan sebesar 30 persen atau 30 : 70, dengan harapan ada
peningkatan PAD yang secara otomatis juga menambah nominal APBD Jabar.
Sehingga, semakin meningkatnya APBD Jabar tentunya percepatan pembangunan di
seluruh wilayah Jawa Barat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga
meningkat, harapnya.
Sementara itu,
terkait ambil alih pendanaan pembangunan BIJB yang harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan, menurut Waras
yang juga nggota Komisi IV ini mengatakan, kalau memang itu aturannya, ya kita akan lakukan rapat paripurna
persetujuan. Dengan catatan,
keterlibatan PT.BIJB harus tetap ada dan pembagian penghasilan harus jelas
yaitu sebesar 30:70.
Kita juga menginginkan
agar pembangunan pendukung akses ke Bandara BIJB harus terintergritas, seperti
jalan Tol Cisumdawu, jalan tol Cipali dan termasuk juga beberapa ruas harus
perlu dilebari dan ditingkatkan, sehingga akses transportasi ke BIJB lancer dan
cepat, tandasnya. (diah).
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar