Dewan Tidak Keberatan Pusat Ambil Alih BIJB Kertajati

Bandung.Swara Jabbar.

DPRD Jawa Barat pada prinsipnya tidak keberatan keinginan Kementrian Perhubungan untuk mengambil alih pembangunan BIJB Kertajati Majalengka,  untuk mempercepat realisasi pembangunannya sebagaimana ditekankan Presiden dan Menteri perhubungan pada saat meninjau pembangunan Bandara BIJB Kertajati di Majalengka  Kamis (14/1) 

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady kepada wartawan usai mendampingi Presiden dan Menhub meninjau pembangunan BIJB kertajati. Di Bandung Kamis (14/1).

Dikatakan. Dalam konpress menhub yang saya ikuti. Menhub nyebut pengambil alihan ini tergantung dewan, kalau dewan sepakat lepas,ya  lepas.!

 Menyikapi pernyataan tersebut,  Pada prinsipnya dewan tidak keberatan diambil  yang penting pelayanan bagi masyarakat, bangun makin cepat makin baik tetapi jangan lupa ketika kita melepaskan volume APBD hampir 1 triliun itu bukan tanpa harapan kami punya keinginan dalam jangka panjang PAD Jawa Barat naik  terus menerus, karena dari bandara itu ada uang.

Lebih jauh dikatakan Daddy. Memang untuk realisasi penyelesaian BIJB  Itu butuh sekitar Rp. 4.5 T lagi bagi Jawa Barat itu sudah sekitar 15 persen dari APBD tidak mungkinlah setahun,  bagi Pak Yonan Menhub yang punya anggaran puluhan triliun, setahun lepas Rp.  3 Triliun gak ada masalah  dan  itu (BIJB) sudah jadi 90 persen.

“Dewan tidak menolak diambil pusat yang penting tolong diperhitungkan  andil kita dalam pembebasan lahan, saya yakin kita tidak ikhlas kalau itu  cuma  dihibahkan begitu saja.”kata Daddy

Meskipun begitu Daddy juga menyatakan  ini harus dibicarakan dulu dalam rumah tangga kita, ini mau dilepas, minta kompensasi atau tidak, atau mau dilepas begitu saja. “Dan untuk itu saya pikir Komisi IV akan membicarakan ini lebih cepat lebih baik, kalau bisa besok kenapa gak!.”

Jabar tak ingin nasibnya seperti Sumatra Utara yang  tidak memperoleh  apa-apa dari  Kualanamu,  yang sejak awal pembebasannya lahan di APBNkan, akhirnya APBDnya tidak terisi, sementara kita punya bandara masa APBDnya tidak terisi. 

“Kita ingin apa yang sudah kita alokasikan dari APBD jawa barat, yang sekarang eksisting realnya mungkin hampir 1000an ha itu dikonversikan ke saham artinya ada harapan buat kita,  nantinya PAD akan nambah, Bukan menolak diambil alih oleh pusat cuma tolong kompensasinya..harap Daddy

 Untuk anggaran sebesar Rp. 4.5 Triliun kalau digarap oleh JawaBarat sendiri itu,  paling tidak  akan makan waktu sekitar 3.5 tahun, itu sebabnya kita mengusulkan reference sistem, kita gandeng orang buat joint venture kita gak pelru keluar uang dia yang ngebangun, Cuma nanti ada kompensasi buat dia, misal 30 tahun dari hasil pengelolaan buat dia sekian persen,  kita tidak keluar uang, tetapi kalau sekarang diambil pusat saham, kita hitungan saya gak sampai 10 persen.