Bandung.Swarajabar11.blogspot.com
Antisipsi terjadinya eksodus pekerja seks komersial
pasca ditutupnya lokalisasi Dolly di Surabaya ke wilayah Jawa Barat anggota DPRD Jabar dari komisi E yang
membidang masalah kesejahteraan social meminta pemprov jabar untuk melakukan
operasi yustisi atau kependudukan Ini dirasa penting untuk mencegah dari
kawasan tersebut ke wilayah Jabar. Meskipun
untuk saat ini eksodus tersebut kecil kemungkinan terjadi. Sebab, setiap
menyambut bulan puasa, tempat-tempat hiburan tidak akan beroperasi.Demikian
dikatakan Ketua Komisi E DPRD Jabar
Didin Supriadin kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (23/6).
Ditegaskan fungsionaris partai Demokrat jabar ini “pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan kependudukan, terutama untuk mencegah kemungkinan datangnya para PSK tersebut.” UngkapnyaDisamping itu Didin juga meminta pemerintah untuk menutup lokalisasi karenja tidak sesuai dengan kaidah agama, seraya merngingatkan biasanya usai puasa dan lebaran, arus perpindahan penduduk akan meningkat, terutama ke wilayah perkotaan. Dari Perpindahan ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi pada PSK asal Dolly. Jadi pemerintah harus mengantisipasi dengan meningkatkan operasi yustisi," tuturnyaAnggota DPRD Jabar yang kembali terpilih untuk periode 2014-2019 ini, mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja, karena keberadaan PSK ini tidak terlepas dari faktor ekonomi. Ketersediaan lapangan kerja yang dirasa masih kurang memaksa masyarakat menjadi PSK.Diharapkannya. pemberlakuan Undang-Undang Desa pada 2015 mendatang dapat menjadi harapan bagi masyarakat. terutama bagi masyarakat desa " PSK ini kan banyak yang berasal dari desa. Jadi saya berharap setiap desa punya master plan, agar potensi desa bisa dikembangkan seiring banyaknya anggaran yang masuk," jelasnya Hal lain yang jadi perhatian, Didin, kemunculan PSK karena lemahnya ketahanan keluarga di masyarakat. karena itu, diharapkan rancangan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yang kini tengah dibahas DPRD Jabar mampu meningkatkan ketahanan keluarga di Jabar.
"Pembinaan itu sesungguhnya ada di keluarga. Jadi kalau pondasi keluarganya kuat, saya rasa mereka tidak akan memilih menjadi PSK," tuturnya@(die)
Ditegaskan fungsionaris partai Demokrat jabar ini “pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan kependudukan, terutama untuk mencegah kemungkinan datangnya para PSK tersebut.” UngkapnyaDisamping itu Didin juga meminta pemerintah untuk menutup lokalisasi karenja tidak sesuai dengan kaidah agama, seraya merngingatkan biasanya usai puasa dan lebaran, arus perpindahan penduduk akan meningkat, terutama ke wilayah perkotaan. Dari Perpindahan ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi pada PSK asal Dolly. Jadi pemerintah harus mengantisipasi dengan meningkatkan operasi yustisi," tuturnyaAnggota DPRD Jabar yang kembali terpilih untuk periode 2014-2019 ini, mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja, karena keberadaan PSK ini tidak terlepas dari faktor ekonomi. Ketersediaan lapangan kerja yang dirasa masih kurang memaksa masyarakat menjadi PSK.Diharapkannya. pemberlakuan Undang-Undang Desa pada 2015 mendatang dapat menjadi harapan bagi masyarakat. terutama bagi masyarakat desa " PSK ini kan banyak yang berasal dari desa. Jadi saya berharap setiap desa punya master plan, agar potensi desa bisa dikembangkan seiring banyaknya anggaran yang masuk," jelasnya Hal lain yang jadi perhatian, Didin, kemunculan PSK karena lemahnya ketahanan keluarga di masyarakat. karena itu, diharapkan rancangan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yang kini tengah dibahas DPRD Jabar mampu meningkatkan ketahanan keluarga di Jabar.
"Pembinaan itu sesungguhnya ada di keluarga. Jadi kalau pondasi keluarganya kuat, saya rasa mereka tidak akan memilih menjadi PSK," tuturnya@(die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar