Bandung.swarajabar11.blogspot.com
Selama massa kampanye dan pasca penjoblosan
Pemilu Legislatif 2014, nyaris beberapa agenda kegiatan Komisi-komisi DPRD
Jabar tidak dapat dilaksanakan. Karena kesibukan anggota dewan dalam
menghadaqpi Pileg 2014.Sekretaris Komisi D DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari,
S.Sos mengatakan, semala massa kampanye dan pasca pencoblosan Pileg 2014,
beberapa agenda yang sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan
rapat Komisi D, dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan rencana.Seluruh
anggota Komisi D DPRD Jabar pada bulan Maret dan April 2014 sibuk kampanye
terutama yang mencaleg kembali. Sehingga, aktifitas kedinasan dewan tidak dapat
berjalan sesuai dengan jadwal, kata Ineu saat ditemui di ruang FPDIPerjuangan DPRD Jabar,
Senin (21/4/2014).Dikatakan, Rabu lusa (23/4) akan ada
rapat Banmus dan dilanjutkan rapat Komisi. Adapun agenda
rapat nanti, diantaranya membahas penjadwalan agenda. Sedangkan
rapat Komisi D akan membahas jadwal monitoring pelaksanaan APBD Jabar 2014 yang
ada di mitra kerja Komisi D.Komisi D akan meninjau perkembangan Bandara
Internasional Jabar (BIJ) di Kertajati- Kab Majalengka bersama Dinas
Perhubungan Jabar termasuk juga rencana pembangunan terminal di
kawasan BIJ Kertajati.Selain itu, Komisi D juga akan meninjau wilayah Jabar
Selatan. Untuk ke wialayah Jabar Selatan, kita akan bersama-sama
dengan Dinas Bina Marga, Dinas ESDM, Dinas PSDA, dan Dinas Kimrum.Di wilayah
Jabar Selatan ada beberapa kegiatan OPD yang didanai dari APBD Jabar
2014. Seperti, Dinas Bina Marga, kita akan lihat jalur dan kondisi
kemantapan jalan di sepanjang Jabar Selatan mulai dari Pelabuhan Ratu (Kab
Sukabumi ) sampai Pangandaran (Kab. Pangandaran).Dengan Dinas ESDM kita akan
lihat pelaksaan program Listrik Masuk Desa ( Lisdes); dengan Dinas PSDA kita
akan lihat jaringan irigasi yang rusak akibat tanah longsor di Garut Selatan
dan TasikSelatan; Sedangkan dengan dinas Kimrum kita akan lihat
bantuan provinsi untuk air bersih dan jalan pedesaan, jelas Ineu.Lebih lanjut dikatakan, pasca
banjir beberapa waktu lalu di beberapa wilayah Pantura Jabar,
tentunya cukup banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Untuk itu, Komisi
D akan meminta OPD terkait, seperti Dinas Bina Marga dan Dinas PSD untuk dapat
memberikan data kerusakan infrastruktur ( Jalan dan Irigasi). Dari
data tersebut, tentunya dapat dibuatkan skala prioritas penanganan.Skala
prioritas penanganan sangat perlu, hal rii mengingat anggaran APBD Jabar
terbatas. Jadi yang mana dapat ditangani segera atau masuk dalam daftar usulan
perubahan Tambahan APBD 2014 dan yang mana anggaran murni APBD
2015. Atau bahkan bila perlu kita ajukan usulan ke pusat melalui anggaran
APBN, pungkasnya.@ (Diah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar