Besarnya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran/SILPA APBD Jabar
2014 yang mencapai Rp. 4,5 Triliun disayangkan Fraksi Gerindra DPRD
Jabar. Menurut Ketua Fraksi Gerindra
DPRD Jabar Ricky Kurniawan, Rabu (1/4).
"Banyaknya anggaran yang tidak terserap ini merugikan masyarakat", ucapnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Fraksi Ricky Kurniawan, Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Babihoe , Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady, Sekretaris Fraksi Gerindra Sunatra, Mengkaji LKPJ gubernur Jawa Barat tahun 2014, secara umum pemerintah provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan indicator IPM (indek kesehatan 74,01 poin, indek pendidikan 83,36 poin dan indek daya beli 65,47 poin), peningkatan PRDB, baik berdasarkan harga berlaku (1.387,28 trilyun) maupun harga konstan (1.148,01 trilyun), PRDB perkapita (30.138,74 trilyun), menurunnya tingkat inflasi (6,16%) dan menurunnya persentase penduduk miskin (2013 ada 4,38 juta sedang 2014 menjadi 4,24 orang).
"Namun beberapa indicator memperlihatkan kegagalan, misalnya laju pertumbuhan ekonomi (5,07% dibanding 2013 sebesar 6,06%) dan peningkatan indeks gini (0,42%)", ucap Ricky. Hal ini menunjukan bahwa periode 2013-2014 kesenjangan antara di kaya dan si miskin melebar.
Dilihat dari target realisasi program/kegiatan tahun 2014 ada beberapa bidang/urusan yang tidak tercapai, antara lain daya beli masyarakat dari target 645,00 capaiannya 644,00 rupiah,indek gini target 0,38-0,37 capaiannya 0,42 poin,indek kesehatan target 75,6 capaian 74,01 poin,tingkat partisipasi ketenaga kerjaan target 65,00% capaiannya 62,77%, indek pendidikan 84,65 capaiannya 83,36%,angka rata rata lama sekolah capaiannya 7,60 dari target 8,30, APK sekolah menengah target 80,48 capaiannya 61,19%, urusan koperasi dan UMKM jumlah penerima manfaat kredit modal usaha target 6,250 orang capainnya 5.101 orang.
Dijelaskannya Dari 92 indikator keberhasilan terdapat 55 indikator yang mencapai target dan 34 indikator lainnya tidak tercapai targetnya. Dengan demikian secara umum telah berhasil mencapai target, program/kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan pada prinsipnya programnya terlaksana, tapi tidak optimal. Sedang dilihat dari sergapan anggaran pada tahun 2014, terdapat 91 kegiatan yang serapan anggarannya berada di bawah batas toleransi 60%. Hal ini paralel dengan SILPA sebesar 4,5 trilyun rupiah lebih.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Fraksi partai gerindra DPRD jabar berpendapat adanya beberapa kegiatan/program yang tidak mencapai target yang ditentukan dalam pagu anggaran, maka pemprov Jabar perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan ketat, sehingga SILPA sebesar 4,5 trilyun lebih tidak akan terjadi lagi.
Adanya SILPA sebesar itu berarti ada dana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, padahal rakyat sangat membutuhkan realisasi pembangunan yang telah dianggarkan. Besarnya SILPA menunjukan ketidak siapan aparat pemerintah atau karena perencanaan yang tidak matang atau bisa juga disebabkan oleh kehati hatian pimpinan OPD atau pinlak dalam merealisasikan anggaran yang tersedia.
Kinerja pembangunan dalam rangka realisasi program/kegiatan yang tidak terserap pada tahun 2014 perlu mendapat perhatian gubernur, mengingat masih banyaknya serapan anggaran dibawah ambang batas toleransi 60%, ini menunjukan ketidak profesionalan prencanaan pembangunan.
Oleh karena itu perencanan pembangunan harus benar benar berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan program/kegiatan itu dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ini sangat penting mengingat kalau tidak tepat waktu dan tepat sasaran pembangunan itu akan sia sia dan tidak akan bermanfaat bagi rakyat, misalnya pembangunan jalan, jembatan kalau tidak tepat waktu dijamin kualitas dibawah standar yang telah ditentikan dan pasti cepat rusak.
Melebarnya kesenjangan yang kaya dan yang masih kurang sejahtera atau miskin ini harus menjadi perhatian kita semua, karena pada hakikatnya jurang pembeda antara kaya-miskin harus benar benar turun, kami mendesak agar kesenjangan ini bisa ditekan sampai angka batas minimal. Sebab kalau tidak ditangani serius akan memiliki efek domino terjadinya konflik social yang massif.
Untuk itu program/kegiatan perekonomian harus ditingkatkan melalui pengetatan dan pengawasan yang optimal. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan stakeholders ekonomi harus dilibatkan untuk menggairahkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong daya beli rakyat meningkat.(die)
"Banyaknya anggaran yang tidak terserap ini merugikan masyarakat", ucapnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Fraksi Ricky Kurniawan, Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Babihoe , Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady, Sekretaris Fraksi Gerindra Sunatra, Mengkaji LKPJ gubernur Jawa Barat tahun 2014, secara umum pemerintah provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan indicator IPM (indek kesehatan 74,01 poin, indek pendidikan 83,36 poin dan indek daya beli 65,47 poin), peningkatan PRDB, baik berdasarkan harga berlaku (1.387,28 trilyun) maupun harga konstan (1.148,01 trilyun), PRDB perkapita (30.138,74 trilyun), menurunnya tingkat inflasi (6,16%) dan menurunnya persentase penduduk miskin (2013 ada 4,38 juta sedang 2014 menjadi 4,24 orang).
"Namun beberapa indicator memperlihatkan kegagalan, misalnya laju pertumbuhan ekonomi (5,07% dibanding 2013 sebesar 6,06%) dan peningkatan indeks gini (0,42%)", ucap Ricky. Hal ini menunjukan bahwa periode 2013-2014 kesenjangan antara di kaya dan si miskin melebar.
Dilihat dari target realisasi program/kegiatan tahun 2014 ada beberapa bidang/urusan yang tidak tercapai, antara lain daya beli masyarakat dari target 645,00 capaiannya 644,00 rupiah,indek gini target 0,38-0,37 capaiannya 0,42 poin,indek kesehatan target 75,6 capaian 74,01 poin,tingkat partisipasi ketenaga kerjaan target 65,00% capaiannya 62,77%, indek pendidikan 84,65 capaiannya 83,36%,angka rata rata lama sekolah capaiannya 7,60 dari target 8,30, APK sekolah menengah target 80,48 capaiannya 61,19%, urusan koperasi dan UMKM jumlah penerima manfaat kredit modal usaha target 6,250 orang capainnya 5.101 orang.
Dijelaskannya Dari 92 indikator keberhasilan terdapat 55 indikator yang mencapai target dan 34 indikator lainnya tidak tercapai targetnya. Dengan demikian secara umum telah berhasil mencapai target, program/kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan pada prinsipnya programnya terlaksana, tapi tidak optimal. Sedang dilihat dari sergapan anggaran pada tahun 2014, terdapat 91 kegiatan yang serapan anggarannya berada di bawah batas toleransi 60%. Hal ini paralel dengan SILPA sebesar 4,5 trilyun rupiah lebih.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Fraksi partai gerindra DPRD jabar berpendapat adanya beberapa kegiatan/program yang tidak mencapai target yang ditentukan dalam pagu anggaran, maka pemprov Jabar perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan ketat, sehingga SILPA sebesar 4,5 trilyun lebih tidak akan terjadi lagi.
Adanya SILPA sebesar itu berarti ada dana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, padahal rakyat sangat membutuhkan realisasi pembangunan yang telah dianggarkan. Besarnya SILPA menunjukan ketidak siapan aparat pemerintah atau karena perencanaan yang tidak matang atau bisa juga disebabkan oleh kehati hatian pimpinan OPD atau pinlak dalam merealisasikan anggaran yang tersedia.
Kinerja pembangunan dalam rangka realisasi program/kegiatan yang tidak terserap pada tahun 2014 perlu mendapat perhatian gubernur, mengingat masih banyaknya serapan anggaran dibawah ambang batas toleransi 60%, ini menunjukan ketidak profesionalan prencanaan pembangunan.
Oleh karena itu perencanan pembangunan harus benar benar berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan program/kegiatan itu dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ini sangat penting mengingat kalau tidak tepat waktu dan tepat sasaran pembangunan itu akan sia sia dan tidak akan bermanfaat bagi rakyat, misalnya pembangunan jalan, jembatan kalau tidak tepat waktu dijamin kualitas dibawah standar yang telah ditentikan dan pasti cepat rusak.
Melebarnya kesenjangan yang kaya dan yang masih kurang sejahtera atau miskin ini harus menjadi perhatian kita semua, karena pada hakikatnya jurang pembeda antara kaya-miskin harus benar benar turun, kami mendesak agar kesenjangan ini bisa ditekan sampai angka batas minimal. Sebab kalau tidak ditangani serius akan memiliki efek domino terjadinya konflik social yang massif.
Untuk itu program/kegiatan perekonomian harus ditingkatkan melalui pengetatan dan pengawasan yang optimal. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan stakeholders ekonomi harus dilibatkan untuk menggairahkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong daya beli rakyat meningkat.(die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar