Bandung.Swara Jabar
Fraksi Restorasi
Nurani Rakyat DPRD Jabar yang dimotori
oleh Partai Nasdem dan Hanura meminta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan moratorium proses pembebasan
lahan proyek Bandara Kertajati Majalengka, karena ditemukannya banyak
permasalahan yang adapat merugikan keuangan Negara. Drs. H. M. Iqbal. MI Ketua
Fraksi Restorasi Nurani Rakyat kepada wartawan di DPRD Rabu (8/4) menyatakan,
pihaknya telah menerima laporan adanya lahan-lahan hantu yang jadi objek
permainan oknum untuk meraih keuntungan pribadi. “Ada lahan sawah yang dirubah
jadi pemukiman untuk mendapatkan gantirugi yang lebih besar, kemudian lahan
yang sudah dibebaskan dan jadi milik
Negara disewa-sewakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab”. Tegas Iqbal Dari
sekitar 800 hektar lahan yang sudah dibebaskan untuk dibangun runaway, baru
sebagian kecil saja yang sudah dibangun dan sebagian besar masih berupa sawah dan oleh oknum-oknum tertentu lahan-lahan ini ada yang
disewakan kepada orang luar.hal ini memicu kecemburuan dan keresahan di sana."Lahan
yang sudah dibebaskan disewakan kepada orang luar Kertajati. Per satu bau
sekitar Rp 4-3 juta per tahun, malah ada yang lebih, untuk itu ada bukti
kuitansinya, dan ini benar-benar terjadi. " ungkapnyaMantan Wakil Bupati
Majalengka ini.juga menyatakan. “Ada sekitar Rp. 9.2 M dana hak ganti rugi
masyarakat yang harusnya mendapatkan ganti rugi penuh mengendap direkening
tertentu, ada 44 warga yang mengalami hal ini, tidak mendapatkan
pembayaran gantirugi secara penuh tetapi
dimutasikan ke rekening 019, yang entah
milik siapa”.Ditegaskan Iqbal. Karena itu pihaknya meminta pemprov segera
melakukan moratorium proses pembebasan lahan. dan segera membentuk tim untuk
mengkaji ulang proses pembebasan lahan agar semua permasalahan menjadi bersih
sehingga masyarakat tidak dirugikan dan uang negara bisa terselamatkan.Lebih
jauh dijelaskan Iqbal. Pihaknya bukan menghalangi proses pembangunan BIJB.
Sebagai warga Jabar, dirinya mendukung penuh rencana ini, namun harus
dipastikan semua prosesnya benar.Permasalahan bukan karena warga menolak
pembangunan, tapi menolak pembebasan lahan karena kejadiannya seperti ini.
Banyak modus yang dilakukan dan disalahgunakan oleh oknum. Apalagi ini hanya
dikelola oleh BUMD, dengan dana dari APBD.“Sesuai dengan fungsinya, kami harus
mengawasi ini. Hentikan pembebasan lahan. 2016 jangan ada lagi pembebasan.
Bukan menghambat, tapi demi menyelamatkan uang negara, karena masih menyisakan
banyak persoalan.”tegas Iqbal. (Die))
Tidak ada komentar:
Posting Komentar