Ketua Kaukus Perlemen Perempuan (KPP)
Jabar Hj Ganiwati SH, MH mengatakan, keberadaan KPP sejak berdiri pada 30
Desember 2010 lalu, sampai saat ini terus berupaya meningkatkan
partisipasi perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik,
dan juga mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang berwawaan
gender. Selaku Ketua KPP Jabar, dirinya bersama 24 anggota KPP telah
berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan di Jawa Barat.
Namun memang sampai saat ini hasilnya belum banyak dirasakan oleh masyarakat.
Untuk itu, kedepan kita akan mengupayakan agar seluruh kebijakan, program,
kegiatan pembangunan dan kebutuhan / permaslahan perempuan dan laki-laki secara
seimbang dan adil, kata Ganiwati didampingi Hj. Enok Aisyah Erwin (anggota
KPP Bidang Kerjasama Antar Lembaga) dan Hj. Suhartini ( anggota KPP
Bidang anggaran) saat di temui Swara Wanita di DPRD Jabar diruang KKP
Jabar, Senin (7/7/2014). Dikatakan, sebelum terbentuk KPP Jabar, belum
pernah ada anggota perempuan DPRD Jabar yang diberikan kesempatan untuk duduk
sebagai pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan ( AKD) baik itu sebagai pimpinan
Komisi maupun di Badan. Dan Alhamdulliah, berkat perjuangan 25 anggota KPP,
akhirnya, anggota dewan perempuan diberi kpercayaan untuk duduk sebagai
pimpinan di Komisi dan Badan di DPRD Jabar.Sejak 2011 lalu, hampir di
setiap Komisi ada pimpinan perempuan diantaranya Ketua Komisi B dijabat Selly A
Gagntina (FPDIP), Ketua Komisi C dijabat Hj.Diah Nurwitasari (FPKS) dan Wakil
Ketua dijabat Hj. Meilina Kartika Kadir ( FPDIP), Sekretaris Komisi D dijabat
Ineu Purwadewi Sundari (FPDIP), Badan Legislasi Hj. Ganiwati (FPGolkar),
jelasnya.Melihat kinerja rekan-rekan KPP yang dipercaya sebagai pimpinan Komisi
dan Badan, ternyata memiliki kapabelitas dan intergritas yang cukup baik. Hal
ini terbukti, anggota KPP mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
pimpinan Komisi dan Bandan di DPRD Jabar, hingga saat ini bahkan sampai akhir
jabatan nanti, kata Ganiwati.Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan Visi-Misi
KPP Jabar, bahwa KPP berupaya meningkatkan akses dan partisipasi Perempuan
dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi.Selain itu, keberadaan KPP bukan hanya
memperjuangkan untuk kepentingan perempuan semata, tetapi dari segala
aspek diperjuangkan demi kestaraan gender untuk kepentingan masyarakat.
Diantaranya, turut mengusulkan dan menyetujui program Rutilahu ( rumah
tidak layak huni) untuk diperbaiki. Ganiwati juga mengungkapkan, bahwa sejak
berdiri, KPP Jabar sering kali diundang untuk menjadi narasumber dalam
berbagai event, baik tingkat Jabar maupun tingkat Nasional dengan jumlah
kegiatan yang diikuti sebanyak 31 kegiatan dari 35 kegiatan. Ke empat kegiatan
yang tidak bisa diikuti karena waktunya bentrok dengan kegiatan wajib di DPRD
Jabar yaitu sidang paripurna.KPPJabar memberikan waktu dan kesempatan bagi
masyarakat dan instansi untuk berkonsultasi, berkoordinasi maupun
mengundang sebagai narasumber, pungkasnya (Diah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar