Kamis, 10 Juli 2014

KPP Jabar Siap Mewujudkan Pemerintahan Berwawasan Gender







Bandung.Swarajabar11.blogspot.com
Ketua Kaukus Perlemen Perempuan (KPP) Jabar  Hj Ganiwati SH, MH mengatakan, keberadaan KPP sejak berdiri pada 30 Desember 2010 lalu,  sampai saat ini terus berupaya meningkatkan  partisipasi perempuan dalam  setiap proses pengambilan kebijakan publik, dan juga mendorong  terwujudnya tata pemerintahan yang berwawaan  gender. Selaku Ketua KPP Jabar, dirinya bersama 24 anggota KPP telah berjuang  untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan di Jawa Barat. Namun memang sampai saat ini hasilnya belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kedepan kita akan mengupayakan agar seluruh kebijakan, program, kegiatan pembangunan dan kebutuhan / permaslahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil, kata Ganiwati didampingi  Hj. Enok Aisyah Erwin (anggota KPP Bidang Kerjasama Antar  Lembaga) dan Hj. Suhartini ( anggota KPP Bidang  anggaran) saat di temui Swara Wanita di DPRD Jabar diruang KKP Jabar, Senin (7/7/2014).  Dikatakan, sebelum terbentuk KPP Jabar, belum pernah ada anggota perempuan DPRD Jabar yang diberikan kesempatan untuk duduk sebagai pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan ( AKD) baik itu sebagai pimpinan Komisi maupun di Badan. Dan Alhamdulliah, berkat perjuangan 25 anggota KPP, akhirnya, anggota dewan perempuan diberi kpercayaan untuk duduk sebagai pimpinan di Komisi dan Badan di DPRD Jabar.Sejak 2011 lalu,  hampir di setiap Komisi ada pimpinan perempuan diantaranya Ketua Komisi B dijabat Selly A Gagntina (FPDIP), Ketua Komisi C dijabat Hj.Diah Nurwitasari (FPKS) dan Wakil Ketua dijabat Hj. Meilina Kartika Kadir ( FPDIP), Sekretaris Komisi D dijabat Ineu Purwadewi Sundari (FPDIP), Badan Legislasi Hj. Ganiwati (FPGolkar), jelasnya.Melihat kinerja rekan-rekan KPP yang dipercaya sebagai pimpinan Komisi dan Badan, ternyata memiliki kapabelitas dan intergritas yang cukup baik. Hal ini terbukti, anggota KPP mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan Komisi dan Bandan di DPRD Jabar, hingga saat ini bahkan sampai akhir jabatan nanti, kata Ganiwati.Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan Visi-Misi KPP Jabar, bahwa KPP berupaya meningkatkan akses dan partisipasi Perempuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.Selain itu,  keberadaan KPP bukan hanya memperjuangkan  untuk kepentingan perempuan semata, tetapi dari segala aspek diperjuangkan demi kestaraan gender untuk kepentingan masyarakat. Diantaranya,  turut mengusulkan dan menyetujui program Rutilahu ( rumah tidak layak huni) untuk diperbaiki. Ganiwati juga mengungkapkan, bahwa sejak berdiri,  KPP Jabar sering kali diundang untuk menjadi narasumber dalam berbagai event, baik tingkat Jabar maupun tingkat Nasional dengan jumlah kegiatan yang diikuti sebanyak 31 kegiatan dari 35 kegiatan. Ke empat kegiatan yang tidak bisa diikuti karena waktunya bentrok dengan kegiatan wajib di DPRD Jabar yaitu sidang paripurna.KPPJabar memberikan waktu dan kesempatan bagi masyarakat dan instansi untuk berkonsultasi, berkoordinasi maupun  mengundang sebagai narasumber, pungkasnya (Diah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar