Mudik Dengan Kerata Api Aman, Lancar, Terkendali dan Sehat

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com

Dalam rangka menghadapi musim mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1435 H, PT Kereta api Indonesia ( KAI), sebagai angkutan massal berupaya untuk memaksimalkan  pelayanan kepada semua pengguna jasa Kereta Api. Untuk itu, PT.KAI berkomitmen akan memberikan rasa aman, lancar, terkendali dan sehat bagi penumpang kereta api. Kepala Daerah Operasional ( Daop) 2 Bandung Sugeng didampingi Waka Daop2 Nicotiyanto dan Manager Humas Daop 2 Zunerfin mengatakan,  pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan perjalan kereta api dan penumpang. Baik dari sarana pendukung sudah cukup baik, personil disiagakan terutama di daerah yang dianggap rawan. Termasuk juga pengamanan dan pengawalan selama dalam perjalan.“ Kita berharap dan bertekad untuk memberikan pelayanan yang masksimal dan optimal dalam  musim mudik dan balik lebaran 2014 ini, agar semua  dapat berjalan aman,  lancar, terkendali dan sehat. Baik bagi penumpang maupun kereta apinya sendiri”, kata Sugeng kepada wartawan dalam acara buka puasa bersama media massa di RM Bumbu Desa Jalan Pasirkaliki Bandung, Jum’at  (18/7).Dikatakan Daop 2 Bandung, telah menyiapkan posko pemantauan angkutan lebaran pada 21 Juli hingga 5 Agustus 2014.  Selain itu Daop 2 juga telah meniapkan sebanyak 29 lokomotif; 134 kereta untuk melayani 50 perjalanan KA jarak jauh dan sedang, terdiri dari 42 perjalanan KA reguler dan 8 KA tambahan lebaran dengan total tempat duduk (TD) sebanyak 12.280 TD.Dari 12.280 TD tersebut  terdiri dari 7720 TD untuk KA reguler (terdiri dari 3400 TD Eksekutif, 1.408 TD Bisnis dan 2.912 TD Ekonomi) dan 4.560 TD KA tambahan, terdiri dari 800 TD Eksekutif, 1024 TD Bisnis, dan 2.736 TD Ekonomi.Sugeng memperkirakan, puncak angkutan lebaran pada H1-1 untuk pra dan H2+1 untuk purna lebaran. Dengan jumlah penumpang sebanyak 159.651 dengan rincian pra sebanyak 10.555 dan purna sebnayak 11.238 penumpang.Lebih lanjut Sugeng mengatakan, Daop 2 Bandung telah menyiapkan posko di beberapa tempat antara lain : Stasiun Bandung, Kiaracondong, Purwakarta, Plered, Banjar, Cibatu, Cipeundeuy, Cimahi, Rancaekek, Padalarang. Selain itu juga Daop 2 Bandung, telah menambah personil tambahan baik dari Polsuska, Polisi/ Brimob baik didalam KA maupun di stasiun untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang.Dalam kesempatan tersebut, kata Sugeng dihimbau kepada para calon penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran tiket dari chanel eksternal agar segara melakukan pencetakan tiket di sejumlah loket stasiun online yang ada atau melakukan pencetakan sendiri melalui alat Cetak Tiket Mandiri ( CTM), yang terdapat di stasiun Bandung. Hal ini, agar tidak terjadi antrian panjang yang dapat menyebankan ketertinggalan pemberangkatan, himbaunya.Sementara itu, Nicotiyanto menghimbau akar para calon penumpang untuk melakukan boarding satu jam sebelum keberangkatan KA, pastikan membawa kartu Identitas Diri Asli sesuai dengan data yang tercantum di tiket.  Dan bagi penumpang yang kedapatan tiket tidak sesuai dengan identita asli maka penumpang tidak dapat menggunakan tiketnya.Kami selaku petugas KA dariDaop 2 Bandung menhimbau kepada seluruh masyarakat, baik pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor ( motor dan mobil), agar berhati-hati disetiap lintasan KA, taati rambu-rambu peringatan demi keselamatan bersama. “ Ingat keluarga kita menunggu keselamatan sampai ditujuan”, diingatkan Sugeng.@ (die)

Deden Serahkan Bantuan Rp. 5M Untuk Mobilitas PSM dan TKSK Karawang

Bandung.swarajabar11.blogspot.com

Melihat dan merasakan tugas sebagai Pekerja Social Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan  (TKSK) bekerja dilapangan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan , sering dihadapkan kepada kesulitan dalam melakukan mobilitas, khususnya di Kabupaten Karawang.Deden Darmansyah yang sempat merasakan susahnya sebagai relawan (PSM) dan kini jadi politisi handal sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat memberikan bantuan keuangan untuk mobilitas mereka dengan menyerahkan sebanyak 339 unit kendaraan bermotor jenis  Honda Revo  senilai Rp. 5.085 M yang merupakan aspirasi bantuan keuangan.Lebih jauh dikatakan Deden kepada Swara Jabbar. di Ruang fraksi PDIP Jabar  Rabu (16/7)“Karena saya sendiri dulu adalah relawan PSM yang sering melayani masyarakat yang membutuhkan layanan tapi suka disalah artikan dengan banyak yang nyebut sebagai calo padahal usai melayani masyarakat untuk balik saja kesusahan “ungkap Deden    Karena itulah dalam rangka menunjang kinerja Pekerja Sosial Masyarakat  (PSM) dan Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan yang  tersebar di seluruh Jawa Barat khususnya di Kabupaten Karawang.Maka Deden menyalurkan aspirasi tersebut  kepada Pemprov Jabar dengan realisasinya berupa bantuan keuangan   Pemerintah Provinsi Jawa Barat  dalam  APBD Jabar 2014  sebesar Rp. 5,085 M  berbentuk  bantuan berupa sepeda motor sebanyak 309 unit untuk PSM dan 30 unit dengan bea mobilitas (BBM) sebesar Rp 100rb/bulan dari pemkab Karawang   untuk TKSK di kab Karawang yang telah diserahkan kepada Bupati Kab Karawang H. Ade Swara, di Plaza Pemda Karawang,  Selasa(15/7)   Dikatakan, bantuan Prmprov Jabar tersebut langsung berupa kendaraan, yang  sebanyak 339 unit sepeda jenis  Revo CW Fi type NF 11 T 11 C03.  Untuk  tenaga  PSM desa dan kelurahan se-Kab. Karawang diberikan sebanyak  309 unit.  Dan  untuk  tenaga TKSK  ada sebanyak 30 unit.Penyerahan sepeda motor bantuan pemprov Jabar tersebut  secara simbolis diserahkan  kunci kontak dan STNK langsung oleh Anggota Komisi A DPRD Jabar, H.Deden Dharmansyah dan Deden mengungkapkan,  sebelum menjadi anggota dewan,  cukup sering melayani masyarakat   yang sedang sakit dan terkena musibah untuk minta diantarkan ke Rumah sakit. Tapi suatu ketika ada pekerja rumah sakit nyeletuk “, Kang, maaf , akang  pekerja sosial atau calo pasien ?.. soalnya cukup sering bawa pasien ke rumah sakit, ujar Deden menirukan ucapan pekerja RS tersebut.Biasanya orang kalau mendengar kata “ Calo” itu konotasinya negatif.  Untuk itulah, saya bertekad selama menjadi anggota dewan, akan  berjuang untuk membantu para pekerja sosial, agar mereka dalam menjalankan pekerjaannya dapat terbantu. Ya salah satunya perlu kendaraan operasional agar mobilitasnya cepat, tepat dan tangkas.(Diah)

Pansus III Raperda Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jabar.

Bandung.Swarajabar11.blogpot.com

Ketua Pansus III Achdar Soedrajat dalam laporannya mengatakan bahwa Perda Metropolitan yang meliputi wilayah Bogor – Depok – Bekasi – Karawang – Purwakarta      (Bodebekkapur), Bandung Raya (Kota/Kab Bandung, Kab Bandung Barat dan Kota Cimahi), dan Cirebon Raya (Kab/kota Cirebon dan Kab Indramayu dan Kab Majalengka) harus diperhitungkan perkembangan kegiatan ekonomi, penduduk, dan peningkatan intensitas lahan terbangun, berlangsung dalam kurun waktu yang singkat di tiga wilayah.Sebab, setiap pihak berlomba-lomba untuk memanfaatkan potensi yang ada demi meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraannya. Hal ini akan berdampak pertumbuhan pesat di wilaya metropolitan itu memunculkan kondisi penuh persaingan.“Wilayah metropolitan ini wilayah cepat tumbuh penuh persaingan dan berperan penting dalam membangun ekonomi wilayah, sehingga perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di Jabar,” kata Achdar.Ketiga wilayah metropolitan tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan berbagai permasalahan yang mengganggu kualitas hidup, seperti kemacetan, pemukiman kumuh, banjir, dan polusi udara. Untuk itu perlu pengaturan di segala bidang, kata Achdar.Lebih lanjut, Achdar menjelaskan, perencanaan strategis pembangunan dan pengembangan sangat diperlukan pada wilayah metropolitan dan pusat pertumbuhan. Tentunya harus berdasarkan arah kebijakan masing-masing wilayah.Sedangkan wilayah pusat pertumbuhan yakni Pangandaran, Pelabuhan Ratu, dan Rancabuaya. Achdar menuturkan, kawasan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bodebekkapur) merupakan metropolitan mandiri berbasis industri manufaktur, jasa, keuangan, perdagangan, hotel, serta restoran dan pariwisata.Lebih lanjut Achdar menyebut bahwa Pansus  III menyimpulkan, Raperda Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan layak ditetapkan sebagai peraturan daerah yang definitif.Adapun rekomendasi yang diberikan yakni setiap pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jabar harus mengakomodasi kepentingan dan hak-hak masyarakat, pelaksanaan perda harus sinkron dan terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, DPRD Jabar meminta Gubernur agar segera mengeluarkan Pergubnya dan sejakigus membentuk korporasi sebagai tindak lanjut dari perda tersebut, kandasnya (Diah)

DPRD Jabar Akhirnya Setujui Perda Metropolitan

Bandung.Swarajabar11.blogspot com.

Sidang paripurna DPRD Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketua Ir.Irfan Suryanagara, Kamis (17/7) akhirnya dapat menyetujui hail pembahasan   Panitia Khusus III DPRD Jawa Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar. Pengesahan Raperda Metropolitan yang terdiri dari Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bodebekkapur), Bandung Raya, dan Cirebon Raya, sempat tertunda beberapa minggu, karena perlu pengkajian lebih mendalam. Menurut H. Daddy Rohanady mantan anggota Pansus Raperda Metropolitan kepada Swara Jabbar.mengatakan, penundaan pengesahan Raperda Metropolitan beberapa waktu lalu dikarenakan seluruh Pansus masih memerlukan waktu untuk pengkajian dan dan pendalaman dalam penyusunan Raperda. Hal ini, karena kita ( dewan-red) menginginkan agar Perda yang dihasilkan benar-benar dapat bermanfaat dan dijadikan paying hukum.Perda Metropolitan  yang kita buat adalah perda pertama di Indonesia, sehingga saat pembahasan dan penyusunannya kita perlu banyak waktu. Karena perlu reperensi, berkoordinasi dengan Pusat, mengundang pakar dan akedemisi termasuk juga saran dan masukan masyarakat, kata Daddy saat ditemui usai siding paripurna. @(Diah)

BKKBN Jabar Gelar Rakor Evaluasi Semester I Tahun 2014

Bandung.Swarjabar11.blogspot.com

Untuk mengetahui sejauhmana progres program Semester I tahun 2014, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN) Perwakilan Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program. Rakor ini bertujuan untuk menggenjot kinerja program di beberapa daerah di Jabar yang sekaligus mengotimalkan program pada semester II tahun 2013.Kepala BKKBN Jabar Ir. Hj. Siti Fathonah, MPH  mengatakan, rakor dan evaluasi ini diadakan setiap akhir semester I yang merupakan kegatan preview Semester I yang dilakukan terhadap kinerja BKKBN Kabupaten/ kota se Jabar.  “Selama ini kita terus mengevaluasi program yang dilakukan,” kata Siti Fatonah kepada wartawan  usai rapat pendahuluan telaah program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014  di Hotel Karang Setra Bandung , Kamis (17/7).Acara Rakor tersebut diikuti seluruh SKPD KB kabupaten dan kota se-Jabar serta kepala, sekretaris, dan kepala bidang kesejahteraan keluarga, juga ikatan penulis KB.Dikatakan, BKKBN Perwakilan Jabar selama ini setiap usai kegiatan semester diteruskan dengan rakor untuk mengevaluasi kinerja, baik di tingkat Jabar maupun di tingkat Kabupaten/kota se- Jabar. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa ada beberapa daerah kabupaten/kota yang memerlukan dorongan program, ujarnya..Untuk semester I/ 2014 dikatahui bahwa di Kabupaten Karawang, Cianjur dan Garutm ternyata pelaksanaan program KB belum optimal. Untuk itu tentunya, pada semedster II nanti kita perlu genjot lagi, tegasnya.Siti juga mengatakan, BKKBN Jabar pun akan mendorong pelaksanaan program di ketiga wilayah tersebut, baik melalui fasilitas program maupun lainnya.Lebih lanjut Siti mengungkapkan, bahwa pihaknya berupaya melalui pemberian beasiswa S1 bagi tenaga lapangan keluarga berencana. Pihaknya berharap hal tersebut bisa memotivasi mereka.“Kita menyepakati beberapa strategi, di antaranya program beasiswa itu. Tentunya Strategi itu harus disampaikan secara spesifik,” ujarnya.(Diah)