Fraksi Gerindra Jabar Minta PT BIJB “Ditutup”

  

Bandung.Swara Jabbar.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat, secara tegas meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk segera menutup keberadaan BUMD PT. Bandara International Jawa Barat (BIJB).  Permintaan ini bukan tanpa alasan, karena selama keberadaan PT BIJB tidak mampu menjalankan amanah sebagaimana yang diatur dalam pendirian PT BIJB.  Sehingga, pembangunan Bandara Kertajati hanya jalan ditempat tanpa progress kemajuan yang berarti.

Ketiada berdayaan Direksi dan Manajemen PT BIJB dalam melaksanakan tupoksi untuk penjalankan mega proyek  monumental Bandara Kertajati, bahkan sejak digagas dan sampai kini anggaran yang telah dikeluarkan dari APBD Jabar sudah cukup besar. Namun, progress pembangunan sangat lamban. Hingga akhirnya, diambil alih oleh pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Dewan juga, heran kenapa pemerintah provinsi Jabar dan PT BIJB tidak mampu mencari dan menggandeng investor, padahal dana yang sudah dikeluarkan dari APBD sudah lebih dari Rp. 1 triliun.  Baik itu untuk modal dan operasional  PT.BIJB, maupun untuk pembelian lahan termasuk juga pembangunan jalanya.

 Untuk PT BIJB sendiri, sudah dikucurkan dana pada tahun 2014 sebesar Rp.Rp.300 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp.50 miliar dan di tahun 2016 ini dianggarkan lagi sebesar Rp.200 miliar. Sehingga total untuk PT BIJB sudah mencapai sebesar Rp. 550 miliar, jelas Daddy Rohanady saat ditemui diruang kerja Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Selasa (26/1).

Dikatakan juga, untuk pembebasan lahan  dana yang sudah dikeluarkan juga sebesar Rp.700 miliar, belum lagi ditambah dana untuk pembangunan jalan menuju BIJB Kertajati.  Sehingga bila ditotalkan sudah hampir mencapai Rp. 1,5 triliun, ungkapnya.

Sementara itu terkait, pengambilalihan pembangunan BIJB Kertajati, oleh Pemerintah pusat, ada tiga (3) manfaat yaitu (a) percepatan pembangunan, (b) APBD tidak tergerogoti, dan (c) pelayanan kepada masyarakat dipercepat pula.  Namun sayangnya kita tidak diajak bicara lebih dulu, bahkan terkesan “ditinggal”.

Untuk itu perlu sikap Kita tentunya tidak serius karena berkaitan dengan posisi Jabar yang telah menginvestasikan Rp 1 triliun lebih. Janganlah kita disamakan dengan Pemprov Sumatera Utara. Sumut boleh tak memperoleh PAD karena mereka tidak berinvestasi dan mulai dari pembebasan lahan sekalipun semua dibiayai APBN. Jadi, wajar saja kalau seperti itu. Lha kita? Lantas sikap DPRD? Akankah kita “menghibahkan” begitu saja proyek monumental itu tanpa kompensasi saham.

Namun disisi lain ada dua konsekuensi yang dihadapi, yaitu Pembatalan penyertaaan modal kepada PT BIJB sebesar Rp 200 miliar di APBD murni 2016 ini dan Penutupan PT.BIJB, tegasnya Wakil Ketua Komisi IV ini.

Kedua konsekuensi ini sangat logis kita utarakan, karena sejak tahun 2014, Dewan mendorong dan mendukung penuh gagasan dan semangat Pemprov Jabar untuk memiliki Bandara tersendiri. Untuk itu, seluruh anggota dewan bukan hanya dari Fraksi Gerindra mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi terwujudnya pembangunan mega proyek monumental.

“ Sekali lagi kalau tidak jelas kerjasama dan pembagian hasil dari Bandara Kertajati untuk PAD Jabar, sebaiknya dari sekarang bubarkan saja PT. BIJB  dari pada setiap tahun meminta suntikan anggaran dan menjadi beban APBD, tegas Daddy. (die)