Bandung.Swara Jabar
Lain Pemprov beda pula anggota Komisi II DPRD Jabar. Jika
Pemprov mengklaim sudah maksimal membantu UMKM, tidak begitu dengan anggota
DPRD Jabar, Yunandar Eka Perwira.
Menurut Yunandar, perhatian Pemprov terhadap pelaku usaha kecil menengah (UMKM) sebatas memasilitasi sertifikat halal gratis sementara pengawasan terhadap jalannya usaha UMKM termasuk produknya, tidak kalah penting.
"Jangan hanya sertifikat halal saja, tapi pengawasan. Dan itu berlaku untuk semua produsen makanan-minuman di Jabar, jangan hanya sebagian," kata Yunandar di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (30/10).
DPRD Jabar, lanjutnya, tengah menggodok raperda tentang pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal usulan Pemprov Jabar. Dalam waktu dekat ditargetkan Raperda ini tuntas.
Di Jabar, katanya, banyak pengusaha makanan-minuman produk UMKM yang harus diperhatian pemprov agar mampu memenuhi standar. Perhatian itu harus diberikan saat raperda sudah diberlakukan. "Tidak sekadar dibina, tapi dibiayai juga karena mereka kesulitan untuk memenuhi standard mutu kesehatan dan halal," tegas dia.
Sementara untuk mendapatkan sertifikat halal, lanjutnya, produsen UMKM harus merogoh dana hingga jutaan rupiah. Dengan begitu Pemprov Jabar harus memasilitasi pengusaha kecil dan mikro tersebut program sertifikasi halal gratis ditambah lagi jumlahnya. (Diah)
Menurut Yunandar, perhatian Pemprov terhadap pelaku usaha kecil menengah (UMKM) sebatas memasilitasi sertifikat halal gratis sementara pengawasan terhadap jalannya usaha UMKM termasuk produknya, tidak kalah penting.
"Jangan hanya sertifikat halal saja, tapi pengawasan. Dan itu berlaku untuk semua produsen makanan-minuman di Jabar, jangan hanya sebagian," kata Yunandar di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (30/10).
DPRD Jabar, lanjutnya, tengah menggodok raperda tentang pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal usulan Pemprov Jabar. Dalam waktu dekat ditargetkan Raperda ini tuntas.
Di Jabar, katanya, banyak pengusaha makanan-minuman produk UMKM yang harus diperhatian pemprov agar mampu memenuhi standar. Perhatian itu harus diberikan saat raperda sudah diberlakukan. "Tidak sekadar dibina, tapi dibiayai juga karena mereka kesulitan untuk memenuhi standard mutu kesehatan dan halal," tegas dia.
Sementara untuk mendapatkan sertifikat halal, lanjutnya, produsen UMKM harus merogoh dana hingga jutaan rupiah. Dengan begitu Pemprov Jabar harus memasilitasi pengusaha kecil dan mikro tersebut program sertifikasi halal gratis ditambah lagi jumlahnya. (Diah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar