Bandung.Swara Jabbar.
Konflik antara
pemerintahan daerah dengan legislatifnya seperti yang terjadi antara DPRD
DKI dengan Gubernurnya dalam pembahasan APBD, dirasakan tidak akan
terjadi di Jawa Barat ini.Hal ini dikemukakan Ketua DPRD
Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, kepada wartawan di Bandung Rabu(18/3).Dikatakan, pada saat kita dilantik ada point
ke tiga bahwa anggota DPRD wajib memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi
masyarakat didaerahnya, kami rasa ketika mereka musrenbang kita diundang,
ketika rapat-rapat pra musrenbang kita diundang antar OPD, kita diundang
dengan maksud supaya ini terbahas dengan baik dalam penyusunan APBD jadi
kami rasa di Jawa Barat ini tidak ada hal yang seperti di jakarta. Pada
APBD kemarin secara mekanisme kita sudah melalui semua itu dan tidak ada yang
diluar ini, karena ada kesepakatan yang dilalui, kemudian
diproses melalui mekanisme sampai akhirnya kemudian diketok jadi
anggaran.Mekanisme penganggaran di Jawa barat sendiri, yang
pertama itu melalui proses perencanaan, sekarang tahapanya sedang perenacaan
dari tiap daerah kemudian nanti ada musrenbang provinsi, yang nantinya semua
masukan kebutuhan dan seluruh yang menjadi program-program didaerah masuk melalui
musyawarah rencana pembangunan (musrenbang ) tersebut sampai di provinsi untuk
akhirnya nanti digodok, dalam pembahasan RKPD(rencana Kerja Pemerintah Daerah)
yang saat ini dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka, silahkan buka itu.Yang
pastinya RKPD ini terus berjalan dari kabupaten kota juga sudah mulai masuk
karena sudah ada musrenbang-musrenbang nanti puncaknya di provinsi yang
akan jadi bagian dari pembahasan RKPD, dan pembahasan selanjutnya
berupa KUA PPAS (kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Penghitungan Anggaran
Sementara), untuk kemudian menjadi tahapan-tahapan pembahasan APBD“Jadi apa
yang terjadi di Jakarta saya rasa tidak ada di jabar.” Kata Ineu.(die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar