Minggu, 28 September 2014

PKB Besera NU Adakan Silaturahmi Alim Ulama Jawa Barat dan Doa Bersama untuk Bangsa.





Bandung.Beritakita11.blogspot.com.
Sebagai bentuk rasa syukur atas meningkatnya perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat, PKB bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama menggelar acara "Silaturahmi Alim Ulama Jawa Barat dan Doa Bersama untuk Bangsa."Acara yang digelar di hotel Horison Bandung, siang tadi dihadiri sekitar seribu orang.  Marwan Jafar yang mewakili Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB Jawa Barat atas meningkatnya perolehan suara PKB di Pileg 2014, khususnya di Jawa Barat. "Juga rasa syukur kita atas berlangsungnya proses Pilpres 2014 yang berlangsung aman dan lancar. Dan yang tak kalah pentingnya rasa syukur atas kemenangan pasangan capres yang didukung PKB dan partai koalisi," kata Marwan Jafar ketika memberikan sambutan mewakili Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang berhalangan hadir (Minggu, 28/9).Kemenangan pasangan Jokowi-JK ditegaskannya tidak bisa dilepaskan dari dukungan parai kiai dan warga NU, termasuk yang ada di Jawa Barat."Alhamdulillah, hari ini PKB bersama alim ulama NU Jawa Barat menggelar syukuran untuk menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014," paparnya. Dalam pidatonya Marwan tak lupa meminta restu, dukungan dan doa dari para kiai dan keluarga besar NU bahwa PKB akan berada di kabinet pemerintahan baru Jokowi-JK.Marwan Jafar yang juga Ketua DPP PKB itu pada kesempatan itu kembali menegaskan, hubungan tali silaturrahim, kemesraan dan solidnya kekuatan struktur maupun kultur NU dengan PKB harus terus semakin dijaga, dikuatkan dan dieratkan. NU dan PKB wajib membangun kebersamaan secara terus menerus, baik secara organisasi, program, gagasan, asprirasi maupun lainnya. Terlebih adanya target besar yang sudah ditetapkan bahwa PKB harus bisa menjadi pemenang kedua pada Pemilu 2019.   "Tanpa dukungan para kiai dan warga NU, PKB tidak akan bisa eksis sampai hari ini. Ke depan, PKB harus mengakar ke bumi dan menjulang ke langit serta menjadi rahmat bagi semesta alam," tandas Marwan Jafar, disambut tepuk tangan hadirin@.(Die)

DPD PKS KOTA BANDUNG ADAKAN RAKERDA.









Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.


Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) DPD PKS Kota Bandubg yang diadakan di Grand Preanger, Minggu  (28/9/2014).Rakerda PKS ini  menjadi tolak ukur kebijakan –kebijakan Partai Keadilan Sejahtera kedepan khususnya  di Kota Bandung.Dihadiri ratusan pengurus dan Kader Kota Bandung.Rakerda kali ini ditargetkan menjadi moment konsildasi partai dalam menjalankan program-program kerjanya.Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bandung terus mengalami dinamika,Perlu waktu yang tidak dapat dikatakan singkat, hingga PKS Kota Bandung sampai tahun ini tiba di tahun akhir kepengurusan, banyak hal yang selanjutnya perlu dikordinasikan.Diantara hal yang dikonsolidasikan dalam Rakorda kali ini adalah oplimasi pelaksanaan program Bandung Juara.Usai terpilihnya Walikota-Wakil Walikota Bandung yang diusung PKS, tentu kerja PKS tidak usai begitu saja.Masih ada empat tahun ke depan masa pengabdian Ridwan Kamil dan Oded M Daniel, yang harus selalu dikawal keberjalannnya. Janji-janji semasa kampanye tak boleh tak boleh hanya sekedar janji, karena berawal dari gagasan-gagasan yang telah diperhitungkan. PKS dalam hal ini berkewajiban berada di garda paling depan pengawalan program Bandung Juara.Bukan hanya usai meraih peran Walikota dan Wakil Walikota Bandung, PKS  Bandung pun baru saja menempatkan beberapa perwakilan nya di kursi DPRD Kota Bandung.Hal ini selanjutnya menuntut konsetrasi yang lebih dari PKS untuk mendorong para pejabat publik tersebut dalam mengawal Bandung Juara.Sehingga hari ini mutlak menajdi momentum penting konsolidasi berbagai lini PKS Kota Bandung untuk menyatukan gerak langkah di tahun-tahun ke depan.Usai Rakerda kali ini, diharapkan kader beserta pengurus memilki arah gerak yang baru dan terarah dalam mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.@ (Diah)

Sabtu, 27 September 2014

Megawati Tandatangani SK Ineu Sebagai Ketua DPRD Jabar




Bandung.Swarajabbar.11.blogspot.com.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pertama kali sejak berdirinya Provinsi Jawa Barat  akan dipimpin oleh gender Perempuan, dengan telah ditetapkan dan ditandatanganinya SK. Penunjukkan Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.,MM. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua Definitif DPRD Provinsi Jabar.Berbeda dengan DPR RI,  DPRD provinsi jabar dalam menyusun tata-tertibnya,  masih mengikuti PP 16 tahun 2010, sebagaimana pernah diungkapkan oleh ketua FPDIP DPRD Jabar Ineu Purwadewi,  kepada Bedanews beberapa waktu lalu, dengan demikian posisi ketua DPRD menjadi hak  FPDI Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD untuk periode 2014-2019 untuk mengajukan anggotanya menjadi Ketua DPRD.Hal ini juga dikatakan Ketua DPD PDI P Jabar Tb. Hasanudin kepada wartawan di Bandung Kamis (25/9). “PDIP merupakan partai politik pemenang suara terbanyak di Jabar pada Pemilihan Legislatif 2014 sehingga berhak mengajukan anggota legislatifnya menjadi Ketua DPRD Jabar.”Sementara mengenai penunjukkan Ineu sebagai Ketua DPRD Jabar,   dikatakannya. “Dewan Pimpinan Pusat  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menunjuk Ineu Purwadewi sebagai Ketua definitif DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019. Surat keputusan DPP PDIP hasil pemilihan, ditandatangani langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,.” tuturnyaPenunjukan Ineu, yang wakil Ketua DPD PDI P Jabar ini,  dilaksanakan melalui proses pemilihan dalam rapat pleno internal partai. DPD PDIP Jabar hanya mengusulkan dua calon ketua kepada DPP PDIP."SK-nya sudah saya serahkan tiga hari yang lalu, dan  Siapa pun orangnya harus menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab," tegasnya.@(Diah)

Megawati Tandatangani SK Ineu Sebagai Ketua DPRD Jabar


Bandung.Swarajabbar.11.blogspot.com.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pertama kali sejak berdirinya Provinsi Jawa Barat  akan dipimpin oleh gender Perempuan, dengan telah ditetapkan dan ditandatanganinya SK. Penunjukkan Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.,MM. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua Definitif DPRD Provinsi Jabar.Berbeda dengan DPR RI,  DPRD provinsi jabar dalam menyusun tata-tertibnya,  masih mengikuti PP 16 tahun 2010, sebagaimana pernah diungkapkan oleh ketua FPDIP DPRD Jabar Ineu Purwadewi,  kepada Bedanews beberapa waktu lalu, dengan demikian posisi ketua DPRD menjadi hak  FPDI Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD untuk periode 2014-2019 untuk mengajukan anggotanya menjadi Ketua DPRD.Hal ini juga dikatakan Ketua DPD PDI P Jabar Tb. Hasanudin kepada wartawan di Bandung Kamis (25/9). “PDIP merupakan partai politik pemenang suara terbanyak di Jabar pada Pemilihan Legislatif 2014 sehingga berhak mengajukan anggota legislatifnya menjadi Ketua DPRD Jabar.”Sementara mengenai penunjukkan Ineu sebagai Ketua DPRD Jabar,   dikatakannya. “Dewan Pimpinan Pusat  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menunjuk Ineu Purwadewi sebagai Ketua definitif DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019. Surat keputusan DPP PDIP hasil pemilihan, ditandatangani langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,.” tuturnyaPenunjukan Ineu, yang wakil Ketua DPD PDI P Jabar ini,  dilaksanakan melalui proses pemilihan dalam rapat pleno internal partai. DPD PDIP Jabar hanya mengusulkan dua calon ketua kepada DPP PDIP."SK-nya sudah saya serahkan tiga hari yang lalu, dan  Siapa pun orangnya harus menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab," tegasnya.@(Diah)

Rabu, 24 September 2014

Banyak Restoran Tidak Sesuai Standarisasi Keamanan Pangan




Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.
Pemerintah dalam  hal Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan RI akan terus memberikan edukasi bagi para pengusaha yang bergerak dibidang pangan yaitu restoran agar memenuhi standard keamanan pangan.  Sampai saat baru 70,5 persen yang sudah berstandarisasi  keamanan pangan.Berdasarkan data tahun 2013, dari total 160 ribu restoran yang terdaftar dari seluruh Indonesia, baru sebesar 70,5 persen restoran di Indonesia yang memenuhi standarisasi keamanan pangan, ungkap Kepala Sub Direktorat Higiene Sanitasi Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan Muhammad Yunus kepada wartawan saat ditemui dalam seminar "Chefmanship Academy: Keamanan Pangan" di Gedung Sabuga Kota Bandung, Rabu (24/9)/2014).Dikatakan, pihaknya terus berupayan memberikan pengetahuan dan pemahaman  kepada para pelaku/ pengusua restoran  agar dapat menerapkan standar keamanan pangan. Hal itu agar tak ada lagi masalah keracunan makanan.Menurut UU No 18/2012 tentang pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.Mahmud menjelaskan, pangan merupakan kebutuhan utama manusia. Keamanan pangan, lanjutnya, sangat penting, pangan yang aman adalah bebas dari cemaran biologi atau mikrobiologi, kimia dan fisik."Tren wabah keracunan makanan ini dari tahun ke tahun belum menurun secara signifikan. Tahun 2012, ditemukan 312 kasus di Indonesia. Pengelolaan pangan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan munculnya faktor risiko terjadinya penyakit bawaan makanan atau bahkan sampai menyebabkan terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, ujarnya.Sementara itu, ditempat yang sama , Thomas Agus Pamudji, Managing Director Unilever Food Solution Indonesia menyatakan, Chefmanship Academy merupakan salah layanan yang dipersiapkan oleh Unilever Food Solution untuk membantu para konsumennya mengembangkan bisnis yang lebih sukses dan menata dapur secara lebih efisien.Keamanan pangan atau food safety sangat penting bahkan kebutuhannya cukup tinggi, terutama bagi rumah makan sehingga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan mereka dalam permasalahan keamanan pangan.Dikatakan, menurut WH0 tahun 2007, secara global terjadi 15 miliar gangguan kesehatan karena makan(foodborne disease), 3 juta di antaranya meninggal tiap tahun dengan jumlah yang cenderung meningkat.Thomas juga mengatakan, ada sebesar(70 persen) kasus keracunan pangan disebabkan oleh makanan siap santap,yaitu makanan yang langsung dimakan setelah diolah. Untuk itu, kita dari perusahaan unilever food mengharapkan  melalui edukasi keamanan pangan  tidak terjadi lagi kasus keracunan, pungkasnya@ (Diah)