Refleksi Ahir Tahun Partai Gerindra DPRD Jabar.

Bandung.Swara Jabar.

Pada Tahun 2014 kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berjalan baik, bersyukur sekali Gubernur Jabar beserta seluruh staf  menjalankan APBD dengan baik secara umum .Pada Tahun 2014 Pelaksanaan Pembangunan dengan lanacar dengan berbagai catatan pembangunan tidak hanya dibiayai oleh APBD ada juga yang dibiayai oleh APBN, kadang kala kegagalan Pembangunan yang dibiayai oleh APBN,kadang menyalahkan pihak provinsi. Contohnya kasus Banjir di Bandung Selatan,  merupakan kewenangan BBWS , anggaran Tahun 2014 dikucurkan 200 Milyar, semakin besar lahan pengerukan maka besar pula biaya pengerukannya, ternyata banjir semakin meluas , ada yang salah dalam pengerukan sungai Citarum itu ujar Sunatra , Sekretaris Partai Gerindra, dalam konpres  Rabu(31/12) di Ruang Fraksi Gerindar DPRD Jabar. Lebih lanjut Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa Mendesak pemerintah pusat agar penanganan sungai citarum diserahkan kepada Provinsi ataua Kab/Kota, sekan-akan penanganan Sungai Citarum ini sebagai proyek tahunan /proyek rutin dari pusat.Dalam relokasi kawasan yang sudah dibebaskan agar diratakan, karena yang sudah menerima uang pembebasan lahan cieunteung kadang datang lagi dan menepati lahan, untuk itu lahan yang sudah dibebaskan harus dihutankan.Sekarang ini Sungai Citarum terkenal sebagai Sungai Terkotor Di Dunia.Pada Tahun 2015 Penanganan Sungai Citarum harus benar-benar serius ditangani.Di Kab/Kota di Jabar belum seluruhnya mempunyai BPBD, diharapkan pada tahun 2015 ada BPBD di Kab/kota.Pemerintah harus tegas apabila ada bangunan yang berdiri di sepanjang sepadan sungai yang mengakibatkan banjir.Kasus banjir Rancaekek  di depan kahatex harus ada tindakan tegas dari pihak pemerintah. Berkaitan Bansos fraksi gerindra DPRD Jabar tidak setuju bansos dihapus, tetapi manajemennya  saja yang diperbaiki, karena bansos merupakan hak rakyat untuk mendapatkannya.seperti panti asuhan, panti jompo, pesantren dll, Berkaitan dengan penegakan hokum sangat mendukung sekali aparat Polri, kejaksaan, KPK untuk memberantas korupsi,  penghapusan Raskin tidak setuju, justru harus di perbaiki mutu beras raskin tersebut. Menyoroti BPJS banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat, sehingga harus diperbaiki sistemnya dan yang terakhir menyoroti BBM, dengan tegas Fraksi Gerindra DPRD jabar menolak kenaikan BBM ujar Sunatra. (Diah)