Bandung.SwaraJabar
Untuk menduduki suatu jabatan
structural atau diangkat sebagai PNS, Aparatur Sipil Negara harus
terlebih dahulu mengikuti pendidikan di badan diklat, bukan menduduki
dulu jabatan baru kemudian ikut pendidikan.Demikian dikemukakan
H Syahrir, SE. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat yang berkaitan dengan
kinerja aparatur PNS, dan pemerintahan kepada Swara Wanita di Bandung. Senin (1/12).“Komisi
meminta agar PNS yang akan menduduki dan menempati suatu jabatan atau diangkat
sebagai Pejabat, bukan diangkat terlebih dulu untuk menempati
jabatan, tetapi sebelumnya harus setelah melalui proses di Badan Diklat
dengan mengikuti pendidikan yang setara baru menduduki jabatan, itu yang kita
inginkan.” Kata Syahrir.Diklat ini penting bagi semua PNS sesuai
dengan posisi yang akan ditempatinya, karena saat ini yang terlihat duduk dulu
baru masuk Badan Diklat.Hal ini diungkapkannya usai rapat kerja dengan mitra
kerjanya Badan Pendidikan dan Latihan Pemprov Jabar, terkait dengan ajuan
program rencana kerja Badan Diklat di RAPBD 2015.Anggota dewan dari
Partai Gerindra yang terpilih dari Dapil Bekasi ini menyatakan,
dari rapat kerja dengan mitranya tersebut, komisi I mendukung program kerja Badan
Diklat pemprov jabar untuk mengalokasikan pengembangan fasilitas dan
pembangunan gedung 5 lantai untuk kampus II Badan Diklat jabar di eks
Kompleks Perumahan Dinas DPRD jabar di Cipageran Cimahi.Dewan mendukung rencana
Badan Diklat ini karena telah memberikan masukan kepada PAD sebesar Rp. 8
Milyar, dari penerimaan siswa didik, dari Kabupaten/Kota maupun
luar provinsi termasuk DKI yang hingga saat ini masih antri untuk ikut
pendidikan. “Kedepannya ini akan cukup bagus saat ini per tiga tahun badan diklat
sudah memberikan masukan PAD sebesar Rp. 8 M dari pelatihan, cuma karena
keterbatasan fasilitas maka badiklat membatasi permohonan padahal yang daftar
sudah ngantri karena selain kabupaten kota menitipkan peserta didiknya
disini, termasuk DKI ikut ke sisni, jadi kalau fasilitasnya makin ditingkatkan
akan makin banyak.Dewan mendorong sesuai dengan tugas dan fungsi anggaran
karena itu yang menunjangnya, meskipun anggaran ini bisa saja tidak langsung
sebagian di 2015, sebagian di 2016 dan 2017, sesuai dengan kemampuan, karena
Investasi SDM tidak ada ruginya. Kata Syahrir. (Die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar