Refleksi Ahir Tahun Partai Gerindra DPRD Jabar.

Bandung.Swara Jabar.

Pada Tahun 2014 kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berjalan baik, bersyukur sekali Gubernur Jabar beserta seluruh staf  menjalankan APBD dengan baik secara umum .Pada Tahun 2014 Pelaksanaan Pembangunan dengan lanacar dengan berbagai catatan pembangunan tidak hanya dibiayai oleh APBD ada juga yang dibiayai oleh APBN, kadang kala kegagalan Pembangunan yang dibiayai oleh APBN,kadang menyalahkan pihak provinsi. Contohnya kasus Banjir di Bandung Selatan,  merupakan kewenangan BBWS , anggaran Tahun 2014 dikucurkan 200 Milyar, semakin besar lahan pengerukan maka besar pula biaya pengerukannya, ternyata banjir semakin meluas , ada yang salah dalam pengerukan sungai Citarum itu ujar Sunatra , Sekretaris Partai Gerindra, dalam konpres  Rabu(31/12) di Ruang Fraksi Gerindar DPRD Jabar. Lebih lanjut Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa Mendesak pemerintah pusat agar penanganan sungai citarum diserahkan kepada Provinsi ataua Kab/Kota, sekan-akan penanganan Sungai Citarum ini sebagai proyek tahunan /proyek rutin dari pusat.Dalam relokasi kawasan yang sudah dibebaskan agar diratakan, karena yang sudah menerima uang pembebasan lahan cieunteung kadang datang lagi dan menepati lahan, untuk itu lahan yang sudah dibebaskan harus dihutankan.Sekarang ini Sungai Citarum terkenal sebagai Sungai Terkotor Di Dunia.Pada Tahun 2015 Penanganan Sungai Citarum harus benar-benar serius ditangani.Di Kab/Kota di Jabar belum seluruhnya mempunyai BPBD, diharapkan pada tahun 2015 ada BPBD di Kab/kota.Pemerintah harus tegas apabila ada bangunan yang berdiri di sepanjang sepadan sungai yang mengakibatkan banjir.Kasus banjir Rancaekek  di depan kahatex harus ada tindakan tegas dari pihak pemerintah. Berkaitan Bansos fraksi gerindra DPRD Jabar tidak setuju bansos dihapus, tetapi manajemennya  saja yang diperbaiki, karena bansos merupakan hak rakyat untuk mendapatkannya.seperti panti asuhan, panti jompo, pesantren dll, Berkaitan dengan penegakan hokum sangat mendukung sekali aparat Polri, kejaksaan, KPK untuk memberantas korupsi,  penghapusan Raskin tidak setuju, justru harus di perbaiki mutu beras raskin tersebut. Menyoroti BPJS banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat, sehingga harus diperbaiki sistemnya dan yang terakhir menyoroti BBM, dengan tegas Fraksi Gerindra DPRD jabar menolak kenaikan BBM ujar Sunatra. (Diah)

Potret Kinerja Program KKBPK Jabar Penghujung Tahun 2014

Bandung.Swara Jabar.
BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat mencatat di Jawa Barat sebanyak 1.321.204 pasangan usia subur (PUS) belum terlayani menjadi peserta KB atau umet need."Artinya ada sekitar 19,9 persen pasangan usia subur yang potensial menjadi peserta KB," kata Kepala Perwakilan BKKBN ‎Provinsi Jawa Barat, Sugilar dalam paparannya Potret Kinerja Program KKBPK  Jabar Penghujung Tahun 2014,Menurutnya, awal tahun lalu BKKBN menargetkan mampu memangkas jumlah unmet need menjadi 566.997 PUS atay 6,80 % dari total PUS. Salah satu kendala karena Jawa Barat tak kunjung berhasil mendorong terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) selain Kabupaten Sukabumi.Itu pun, katanya, Kabupaten Sukabumi belum mampu mendongkrak kinerja pencapaian PB."Dibanding daerah lain, Kabupaten Sukabumi baru berhasil memenuhi target PB sebanyak 55,33 persen atau paling buncit diantara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat," katanya.Tercatat, kota/kabupaten yang masih mencatat angka merah dalam pencapaian target PB adalah Kabupaten Subang 63,40%, dan Kota Bekasi 65,58%.Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hanya mampu memenuhi 234.670 peserta atau hanya 56,46 % dari target.  MKJP itu meliputi IUD, implant, metode operasi pria (MOP) atau vasektomi, dan metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. "Dari perspektif gender, rupanya perempuan masih menjadi penyumbang utama peserta KB Menurutnya, dari 1.285.034 peserta baru, hanya 36.812 pria yang berpartisipasi dalam program KB. Itu pun sebagian besarnya masih menggunakan kondom. "Jawa Barat belum berhasil melepas predikat Ratu Suntik karena lebih dari setengah peserta KN baru di Jawa Barat masih memilih menggunakan suntik yakni 54 persen," katanya. Ia juga mengatakan, perempuan di Jawa Barat juga masih memilih peminum setia pil KB yakni sekitar 323.216 atau 25% dari total peserta baru. ‎Tambahn peserta anyar ini tidak mampu mengubah konstelasi peserta KB aktif secara keseluruhan yang memang masih didominasi suntik (53%) dan pil (24%). (Die)

Kantor Komunikasi dan Informasi Ledia Hanifa Amaliah Resmi Di Buka.

Bandung.Swara Jabbar.

Wayang Dakwah dan media gathering dalam rangka peresmian kantor Komunikasi dan Informasi Ledia Hanifa Amaliah.Sebagai  Anggota DPRI Tahun 2014-2019 dari Fraksi PKS Dapil Bandung-Cimahi  yang bernama Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M,Psi.T. Adanya Kantor Komunikasi  dan Informasi Ledia Hanifa Amaliah bertujuan  untuk menjalin silaturahmi warga Bandung-Cimahi, pelatihan ,pos yandu , atau kegiatan yang berguna bagi masyarakat, maupun mahasiswa.Pada kesempatan tersebut Ledia mengucapakan terimakasih kepada SKPD yang berada di Kota Bandung serta Cimahi, karena adanya Basis Data yang bagus, Karena SKPD lebih tahu  permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Bandung dan Cimahi, sehingga menjadi masukan dan  dicari solusinya ujar Ledia.Sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014, Ledia terlibat langsung dalam penyususnan Undang-undang Badan Penyelenggraa Jaminan Sosial sebagai perwujuanan visinya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, perempuan-laki-laki, miskin-kaya.Termasuk di dalammnya  langkah-langkah mendorong Kota Bandung-Kota Cimahi menjadi pilot project penerima bantuan operasional kesehatan (BOK) di 14 Puskesmasnya sebagai langkah awal persiapan inplementasi jaminan kesehatan nasional di negeri ini.Dorongan agar Tahun 2014 Kota Bnadung dan Kota Cimahi termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan bagi rumah Tangga sangat miskin juga telah dilakukan.Sementara itu Wakil Walikota Bnadung Oded M Daniel menyambut baik dengan diresmikannya Kantor Komunikasi dan Informasi Ledia Hanifa Aamliah ini, semoga memberi manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.Pada kesempatan tersebut diberikan Alat timbangan untuk Pos Yandu, serta pembagian Tempat sampah bagi pengendara mobil maupun angkot.Acara ini dihadiri juga Ketua DPW PKS Tate Qomarudin, Para Anggota DPRD Kota Bandung dan Kota Cimahi, dari Fraksi PKS  serta undangan lainnya.(Die)

Garuda Indonesia Operasikan Rute Penerbangan Baru Bandung-Batam pp

Bandung.Swara Jabar.

Upaya untuk memperkuat konektivitas dan jaringan penerbangannya di domestic, sekaligus untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa dengan menyediakan lebih banyak pilihan tujuan penerbangan, Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan perdana Bandung-Batam pp, Jumat (19/12/2014).Penerbangan perdana Garuda Indonesia rute Bandung-Batam secara simbolis diresmikan oleh VP Domestic Region 2  Garuda Nicodemus P.Lampe bersama kepala Dinas Perhubungan Jabar Dr.Dedi Taufik, M.Si dan Kepala Dinas Perhubungan kota Bandung di Wisma Sompil Bandara Husein Sastranegara Bandung.VP Domestic Region 2 Nicodemus P Lampe mengtaakan bahwa pembukaan rute baru tersebut diharapkan dapat mempermudah pengguna jas yang hendak bepergian dari Bandung menuju Batam dan sebaliknya, terutama para wisatawan dan pebisnis dari dalam dan luar negeri.Garuda Indonesia melayani rute penerbangan Bandung-Batam pp setiap hari dengan menggunakan pesawat B737-88NG berkapasitas 162 penumpang terdiri 12 penumpang di kelas bisnis dan 150 di kelas ekonomi. Penerbangan berangkat dari Bnadung pukul 14.50 wib dan tiba di batam  pukul 16.40 WIB.Sedangkan penerbangan dari Bandung pukul 17.25 WIB dan tiba di Batam pukul 19.20 WIB.(Die)

Indonesia Siap Mengimplementasikan Sistem Vertifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Bandung.Swara Jabar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Sulawesi Utara menggelar Komunikasi Nasional Kebijakan Pengembangan Industri Kehutanan Menyongsong Implementasi Penuh SVLK 2015 yang diadakan di Bandung ,Jumat(19/12/2014).Komunikasi Nasional ini dilakukan oleh Ir.Bambang Hendroyono, MM (Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan) dan Dr.Ir.Dwi Sudharto, M.Si (Direktur Bina Pengeloahan dan Pemasaran Hasil Hutan) dari Kementerian Kehutanan dan Ir.  Budi Susatijo (kepala Kehutanan Provinsi Jawa Barat).sebagai bentuk sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan N0.P.43/Menhut-II/2014 yang diterbitkan pada 19 Juni 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal  Bina Usaha Kehutanan N0.P.5/VI-BPPHH/2014 yang ditertibkan pada 14 Juli 2014 tentang Standard an pedoman Pelaksanaan Penilian  Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lesatari (PHPL) yang Vertifikasi Legalitas Kayu (VLK).yang lebih dikenal sebagai SVLK. Ledua peraturan ini akan diberlakukan 1 Januari 2015 pelaksaaan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan sertifikasi legalitas kayu.SVLK adalah sistem yang memverifikasi terjaminnya legalitas kayu serta ketelusuruan kayu dari asal mula tempat kayu ditebang kayu sampai hilir (pintu export). Sistem ini merupakan komitmen bersama dari Pemerintah Indonesia serta pihak (stakeholders) untuk menangulangi pembalakan dan perdagangan kayu serta produk kayu illegal, juga untuk memperbaiki  tata kelola kehutanan di Indonesia.(Die)