Banleg DPRD Jabar Akan Tuntaskan 3 Raperda Lagi

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Dipenghujung akhir massa jabatan, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Jabar masih akan membahas tiga (3) lagi raperda yang telah ditetapkan dalam Prolegda ( program legislasi daerah) tahun 2014. Anggota Badan Legislasi DPRD Jabar, H. Sugianto Nagolah (FPD) mengatakan dari 23 Raperda  yang ditetapkan dalam Prolegda tahun 2014, 13 Raeperda sudah disahkan menjadi Perda.  Sedangkan  10 raperda pada kuartal ke dua 2014 yang diusulan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, kemungkinan besar hanya 3 raperda yang dapat dibahas sampai tuntas. Sedangkan  tujuh (7) lagi akan dibahas oleh dewan baru. Adapun ketiga raperda tersebut, yaitu Raperda perubahan atas Perda No 5 tahun 2013 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;  Raperda perubahan atas Perda No 6 tahun 2013 tentang Pemeliharaan kesenian; Raperda perubahan atas Perda No 7 tahun 2013 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, Nilai Tradisional dan museum, kata Sugianto Nangolah saat ditemui di Fraksi Demokrat DPD Jabar, Rabu (13/8). Dikatakan, 3 raperda tersebut diatas, tidak terlalu banyak makan waktu, sehingga diperkirakan sebelum akhir bulan Agustus sudah dapat disahkan. Sedangkan ke tujuh lagi, sebaiknya dikerjakan oleh dewan baru, karena waktu yang tidak memungkinkan.Lebih lanjut Sugianto mengatakan, pembahasan tujuh raperda lagi  yang telah ditetapkan dalam prolegda bisa cepat bisa juga tahun berikutnya (2015), itu tergantung dewan baru.  Hal ini mengingat, pelantikan anggota dewan baru pada 1 September. Setelah dilantik, mereka (dewan-red) sibuk menyusun pimpinan dewan, menyusun Tata tertib, menyusun pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), menyusun program kerja AKD. Setelah semua susunan terbentuk, barulah mereka dapat menjalankan tugasnya dan Banleg dapat membahas  tujuh Raperda yang telah ditetapkan dalam prolegda 2014. Namun, kata Sugianto, pembahasan ke tujuh raperda tersebut, cepat atau lambat, tergantung dari kapasitas anggota yang duduk di Banleg.Untuk itu, saya berharap, hendaknya anggota banleg yang ditugaskan oleh fraksi masing-masing adalah anggota yang berlatar belakang pendidikan hukum. Karena kalau bukan berlatar belakang hukum,  dikhawatirkan produk hukum yang dihasilkan tidak akan banyak. Dan bahkan saat disampaikan ke Kemendagri akan banyak direvisi bahkan ditolak, hal ini jangan sampai terjadi, harap Sugianto.@ (Die)

DKI Jakarta Belajar Perda ke Dewan Jabar

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Provinsi Jawa Barat seringkali dijadikan tempat study banding bagi provinsi lain. Bahkan DKI Jakarta saja datang ke Jabar untuk belajar dan sharing informasi terutama soal penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan tentang peningkatan pelayanan publik.Ketua Rombongan Komisi A DKI Jakarta, Yance mengatakan, Jawa Barat sudah memiliki Perda tentang Pelayanan Barang dan Jasa, sementara di DKI Jakarta sendiri sampai saat ini Perdanya belum ada. Dikatakan, pembaahasan penyusunan Perda tentang Pelayanan Barang dan Jasa di Jakarta cukup rumit. “Ini karena sangat banyak lelang yang dipengaruhi oleh Dinas terkait,” ujar Yance di Ruang Komisi A yang diterima Ketua H.Yusuf Puadz dan sekretaris Sugianto Nangolah. Kamis (7/8).Menyikapi apa yang disampaikan dewan DKI Jakarta, Ketua Komisi A DPRD Jabar Yusuf Puadz mengatakan, di Jawa Barat sudah ada Perda pelayanan barang dan jasa. Bahkan ditangani langsung oleh Biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD). Sedangkan untuk pengadaannya sendiri melalui ULP dengan sistim E-LPSE.Sedangkan terkait, peran dan keberadaan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) di Jabar, cukup berperan baik. Namun, pada pembahasan SOTK tahun 2013, akhirnya BPPT berubah nama menjadi BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu). Melalui pelayanan satu pintu, diharapkan kedepan keberadaan BPMPT ini akan lebih baik, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Saat ini, Jabar berada di posisi ke dua terbaik dalam memberikan pelayan publik setelah Jawa Timur. “Insya Allah tahun depan kita mampu meraih juara pertama,” harap Yusuf@.(Die)

Pelantikan Dewan Jabar, Sebar 1.400 Undangan

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Sekretariat Dewan Jabar kini tengah mempersiapkan acara pelantikan 100 anggota DPRD Provinsi yang terpilih periode 2014-2019. Pelantikan direncanakan akan digelar Gedung Merdeka Bandung, 1 September 2014 mendatang. Menurut Ketua Pelaksana Pelantikan Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 Nanang Syaeffudin yang juga Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD Jabar mengatakan, pemilihan Gedung Merdeka dilakukan karena sudah menjadi tradisi pelantikan wakil rakyat tingkat provinsi ini.“Dipilihnya Gedung Merdeka karena merupakan gedung bersejarah yang pernah dipakai sebagai tempat penyelenggaraan Konfrensi Asia-Afrika tahun 1955,” kata Nanang di Gedung DPRD Jabar, Jum’at (8/8). Selain itu, dengan dipilihnya Gedung Merdeka sebagai lokasi pelantikan, kata Nanang, diharapkan semangat perjuangan dan pengorbanan pendahulu bangsa dalam membangun negara bisa tertularkan kepada 100 anggota DPRD Jabar. Lebih lanjut Nanang mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan persiapan untuk pelantikan tersebut.Sekretariat DPRD Jabar telah menyiapkan sekitar 1.400 undangan yang ditujukan bagi seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun untuk pemerintah pusat, pihaknya akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada pelantikan 1 September itu. “Gubernur dan wakil gubernur juga akan hadir. Kalau dari kabupaten/kota, kita mengundang bupati dan wali kota,” kata Nanang.Anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 nanti, lanjut Nanang, akan dilantik oleh Pengadilan Tinggi Jabar. “Pengambilan sumpah akan dibacakan oleh pengadilan tinggi (Jabar), lalu nanti seluruh anggota mengikuti dan membacakan ulang sumpah jabatan,” katanya.Nanang pun menuturkan, saat ini Setwan DPRD Jabar telah membagikan seluruh kelengkapan bagi anggota dewan yang akan digunakan saat pelantikan nanti. “Ya seperti pakaian, semua sudah diberikan. Lengkapnya saya kurang tahu, karena ini ada di bagian umum,” katanya seraya mengatakan Setwan DPRD Jabar siap menggelar pelantikan bagi 100 anggota DPRD Jabar periode 2014-2019.@(Die)

Wajib Bersepeda Bikin Macet?

 Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Kalangan DPRD Jabar meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminjau ulang kebijakan tentang larangan bagi kalangan PNS menggunakan kendaraan bermotor masuk dilingkungan Pemprov Jabar setiap hari Jum’at. PNS diwajibkan memakai sepeda, namun nyatanya, para PNS masih memakai kendaraan bermotor.Akibatnya berdampak terjadi kemacetan jalan di sekeliling kantor pemerintahan, karena ternyata para PNS parkirnya diluar gedung pemerintahan. Menurut Anggota DPRD Jabar Ujang Fahpulwaton (Fhanura/PKB), pada prinsipnya dewan tidak keberataan atas Surat Edaran Gubernur Jabar tentang larangan bagi kalangan PNS membawa kendaraan bermotor dan parkir di likungan pemerintahan. Namun sejak surat edaran tersebut diberlakukan setiap hari Jum’at, ternyata berdampak kemacetan jalan di sekeliling gedung pemerintahan, karena semua kendaraan karyawan diparkir tumplek di luar.Larangan tersebut, bukan hanya dilarang masuk dan parkir di lingkungan pemerintah, tetapi diijinkan parkir di luar gedung. “Seharusnya, kalau memang dilarang bawa kendaan bermotor, ya terapkan saja secara konsekwen,” kata Ujang kepada Wartawan saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Jum’at (8/8).Dikatakan,kemacetan lalu lintas ini juga berdampak kepada perkantoran lainnya dilingkungan gedung sate seperti BCA, Telkom dan PT Pos Indonesia.
Kondisi lalu lintas setiap hari Jumat dilingkungan Gedung Sate, mulai pagi hingga sore hari, macet. Namun dilain pihak perkantoran di Gedung Sate lengang tanpa ada kenderaan yang parkir.Sementara itu, pemandangan mencolok terlihat di gedung DPRD Jabar yang berseberangan dengan Gedung Sate. Di mana, Anggota DPRD tidak terkena surat edaran tersebut. Setiap hari Jumat kenderaan mereka parkir di halaman gedung Dewan. Dilain pihak, karyawan PNS DPRD harus parkir di pinggir jalan. Menanggapi hal ini, Ujang menyatakan bahwa anggota dewan bukan PNS. Jadi SE tersebut tidak berlaku bagi anggota dewan.Berdasarkan Surat Edaran Gubernur yang mulai diberlakukan sejak 10 September 20113 lalu, bahwa wajib naik sepeda tersebut dimaksudkan agar Kota Bandung bebas atau mengurangi polusi udara. Kemudian, sehat karyawan dan pengurangan kemacetan lalu lintas. Namun, rencana bebas polusi dan kemacetan lalu lintas tidak terwujud. Bahkan, memacetkan lalu lintas karena parkir karyawan PNS tumplek dipinggiran jalan.@(die)

Ir Siti Fathonah MPH : Persediaan Alat Kontrasepsi di Jabar Menipis

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Persediaan alat kontrasepsi di Jawa Barat dalam kondisi kritis. Bahkan, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan stok.Menipisnya alat kontrasepsi gratis tersebut dikhawatirkan menambah berat beban masyarakat miskin di Jabar. Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar  Ir Siti Fathonah MPH,  usai Acara Halal Bihalal di Kantor BKKBN Jabar., Sabtu (9/8/2014).Lebih lanjut Siti  mengungkapkan, menipisnya stok alat kontrasepsi tersebut sudah terjadi sejak Juni 2014 lalu."Sejak Juni lalu stok alkon (alat kontrasepsi) memang sudah tipis di lapangan. Sudah dalam tanda kritis, artinya tidak akan mencukupi hingga tiga bulan ke depan,". Menurut Siti, menipisnya persediaan terjadi pada alat kontrasepsi jenis pil dan suntik. Padahal, hampir sebagian besar masyarakat Jabar atau hampir sekitar 80 persennya menggunakan dua jenis alat kontrasepsi tersebut.Siti juga menuturkan, pihaknya sudah memetakan wilayah-wilayah kritis persediaan alat kontrasepsi tersebut. Menurutnya, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan alat kontrasepsi."Akibatnya, mereka yang umumnya masyarakat tidak mampu itu harus membeli alkon swasta,"katanya. Meski masyarakat bisa mengatasi persoalan menipisnya persediaan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah dengan cara membeli sendiri alat kontrasepsi.Namun, menurut Siti, kondisi itu tak bisa dibiarkan. Sebab, hakekat dari keberadaan pemerintah sendiri adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat."Kalau dibiarkan, pemerintah lepas tanggung jawab. Padahal, kan salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan terhadap masyarakat,"ujarnya.(Diah)