Menyikapi akan dihapuskannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Pusat. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, berpendapat hal itu perlu dipertimbangkan matang, baik untuk kepentingan pembangunan di daerah maupun bagi warga Negara. Bila dihapus sama sekali Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota akan terkoreksi Signifikan bagi pembiayaan Pembangunan, terutama Pembangunan desa, demikian juga bagi rakyat bentuk partisipasi Pembangunan Sunatra menambahkan lahirnya kebijakan PBB itu filosofinya agar rakyat berpartisipasi, namun mewjibkan pemerintah mengalokasikan dari PBB untuk kepentingan rakyat, seperti infrastruktur, air bersih, rutilahu dan sebagainya.Kata Sunatra PBB ini 80 persen disalurkan kedesa, Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak banyak.. Makanya ada beberapa kota, kabupaten menolak PBB.dihapus, APDESI juga menolak, contoh Kab, Bandung saja. akan kehilangan 20 Milyar,per tahun. Pembangunan desa anggaran 2015 sudah diketok,apabila PAD tidak tercapai. sebaiknya PBB jangan dihapus tapi NJOP. diturunkan.Berkaitan dalam rangka HUT Partai Gerindra Ke 7 Tahun 2015, Fraksi Partai. Gerindra menyikapi masalah -nasalah aktual yang berkembang di masyarakat.TAhun 2015 bagi Partai Gerindra adalAh tahun Konsolidasi dan instofeksi menyeluruh tentang Konsolidasi Organisasi, Konsolidasi wawasan dan konsolidasi ideologis serta kiprah partai bagi masyarakat. (Die)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar