Putusan PTUN Bandung, SK Bupati Purwakarta Batal Demi Hukum

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Pengadilan Negeri Tata Usa­ha Bandung  akhirnya memenangkan tuntutan  penggugat  dari empat SMK Swasta di Purwakarta yang diwakili Biro Hukum Paguyuban Pasundan dan  Kantor Hukum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) atas Surat Keputusan (SK) Bupati Purwakarta No. 421.5/Kep-297-Disdikpora/2014 tentang lara­ngan menerima peserta didik baru bagi sekolah tertentu. Ke empat sekolah SMK yang terkena SK Bupati Purwakarta,terdiri dari SMK Bina Taruna Pur­wa­karta, SMK Teknik Industri Pur­wakarta, SMK Yayasan Pendi­dikan Bangsa Purwakarta, dan SMK Prabu Sakti 2 Purwakarta. Alasan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, keempat SMK tersebut sering melakukan tawuran.Dalil-dalil gugatan para penggugat yang diwakili Biro Hukum Paguyuban Pasundan menyebutkan, kewenangan bupati tersebut tidak logis dan tidak ada relevansinya dengan penerimaan sis­wa baru sehingga cenderung arogan dan dis­kriminatif. Bahkan rekomendasi dari DPRD Purwakarta tidak diindahkan oleh “ Sang Bupati”.Sebelum, kita ajukan gugatan ke PTUN Bandung,  kita sudah menemui Sang Bupati, tapi tidak ada titik temu, dan tetap tidak mau mencabut SK tersebut. Ya, akhirnya kita ambil jalur hukum, kata Ketua Bi­ro Hukum Paguyuban Pasundan, Saim Aksinudin, S.H., M.H. didampingi sekretaris, Irwan S. Indra Praja, S.H., M.H yang juga dari kantor Hukum BMPS Jabar mewakili pa­ra kepala SMK yang terkena SK Bupati Purwakarta tersebut, di kantor BMPS Jabar,  Rabu (24/9).Dikatakan, dalam persidangan di PTUN Bandung, para penggugat menghadirkan saksi ahli, yaitu Prof. Dr. H.M. Mohammad Surya (Guru Besar Psikologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia/­mantan Ketua Umum PB PGRI) dan Prof. Dr. H. Asep Warlan Yu­suf, S.H., M.H. (Guru Besar Hu­kum Adminitrasi Negara dan Tata Usaha Negara Unpar Bandung).Menurut Prof  Moh. Sur­ya  guru besar Psikologi Pendidikan UPI/ mantan Ketua Umum PB PGRI menerangkan, tindakan Bupati Purwakarta dengan me­nerbitkan SK pelarangan PPDB dilakukan dengan pendekatan yang terlalu birokratis kekuasaan, tanpa melihat rambu atau etika pendidikan.Sementara,  Prof Asep Warlan pakar Hukum Administrasi Negara dan TUN Unpar Bandung me­ngatakan, tindakan bupati dalam menerbitkan SK Pelarangan PPDB bagi SMK swasta tertentu, tidak meng­indahkan asas-asas umum peme­rintahan yang baik. Terutama asas kecermatan, kehati-hatian, kepastian hukum, proporsionalitas, dan asas persamaan, sebagimana diamanatkan UU Sisdiknas.Atas dasar tersebut, Majelis Hakim PTUN Bandung akhirnya memutuskan SK Bupati Purwakarta batal demi hukum serta melanggar asas proporsionalitas dan asas persamaan. Juga menghukum Bupati Purwakarta untuk mencabut SK tersebut serta membayar biaya perkara sebesar Rp 5.700.000.Irwan menambahkan, berdasarkan  hasil pemantauan BMPS Jabar,  dengan  diterbitkannya SK Bupati tersebut, ternyata  Pemkab Purwakarta mendirikan beberapa SMKN baru di Purwakarta, salah satunya SMKN 3 Purwakarta, yang menumpang di gedung Sekolah PGRI, ujarnya.@(Diah)

90 Persenan Tatib Lama DPRD Jabar Bisa Dipakai Lagi

Bandung,Swarajabar

Sekitar 90 persenan Tata tertib DPRD Jabar periode 2009-2014 apabila masih sesuai dengan koridor hukum yang ada, kemungkinannya masih bisa dipakai lagi dalam pembahasan tata-tertib DPRD Jabar yang  saat ini mulai dibahas oleh Pansus tatib DPRD jabar.

“Kemungkinan tatib lama DPRD, 90 persen bisa dipakai lagi , karena dasar hukumnya tetap masih yang sama, konsideran hukumnya tetap masih sama, akan berbeda kalau UU MD3 itu mengatur banyak hal, otomatis, kan!... Tapi ini kan gak ada kaitannya dengan kita, dengan kabupaten kota nggak ada, relatif tidak ada!...”

Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Waras Wasisto, SH di ruang kerjanya di FPDIP DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin. (22/9)

Sebenarnya ketika konsideran hukumnya sama, tatib  tetap tidak banyak berubah mengingat PP-nya masih sama PP 16. kemudian substansi UU MD3 yang berkaitan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota juga nggak ada, kalaupun ada hanya pasal yang terkait dengan penyelidikan dan ijin mendagri dlsb….tapi  substansi yang berkaitan dengan kinerja dewan tidak diatur UU MD3. “Saya lihat sih tidak ngaruh apa-apa!” ungkapnya

Sementara mengenai kemungkinan  masuknya pembahasan  kode etik yang belum dimiliki oleh DPRD Jabar dalam pembahasan tatib ini. Dikatakan Waras “Kalau ada usulan kode etik boleh saja, seperti di beberapa  wilayah juga  pansus sendiri dibagi 2, ada yang bahas kode etik dan ada yang bahas  tata tertib. Kayak teman-teman di Jogja melakukan itu.!” urainya

Diungkapkan Waras,  rapat pertama pansus tadi kita baru bicara jadwal aja…, belum bicara substansi, setelah nanti masing-masing fraksi memberi pandangan substansi mari bicara, arahnya mau kemana, mari ini kita bicara ke wilayah itu !tuturnya.

Sedangkan mengenai kemungkinan dimunculnya kembali  AKD  seperti BURT yang telah muncul di daerah, Waras menyatakan semuanya itu keluarnya ada di pembahasan tatib, dan kita dikasih waktu besok masing-masing fraksi untuk membahas draft tatib, untuk itu tadi kita minta setwan membuat salinannya sehingga kita bahas di fraksi sebelum di pansus

dan masalah kode etik, kalau nanti disepakati dalam pembahasan di pansus bisa saja, nanti lihat saja ada anggota fraksi yang ngusulkan enggak!

Tidak menutup kemungkinan kode etik itu diadakan, soal terjadi atau tidak,  tergantung fraksi-fraksi yang lain, kita kana da 8 fraksi kalau PDI P aja yang ngusulkan percuma@ (die)

Inilah Nama Fraksi dan Pimpinannya di DPRD Jabar

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com

DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 kini memiliki delapan fraksi partai politik (Parpol). Delapan fraksi tersebut baru disahkan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (5/9/2014).Berikut nama Fraksi dan Pimpinannya : 1. Fraksi Partai Golkar (Golkar dan PAN), 21 anggota.Ketua: Yod Mintaraga ,Wakil Ketua: Phinera Wijaya Sekretaris: Rozaq Muslim
Wakil Sekretaris: Maman Abdurrahman  2. Fraksi PDI Perjuangan, 20 anggota Ketua: Ineu Purwadewi
Wakil Ketua: Waras Wasisto Sekretaris: Yunandar Rukhiadi Eka Perwira Bendahara: Nia Purnakania
3. Fraksi PKS, 12 anggota Ketua: Nur Supriyanto Wakil Ketua: Tetep Abdulatip Sekretaris: Abdul Hadi Wijaya Bendahara: Is Budi Widuri 4. Fraksi Demokrat, 12 anggota Ketua: Asep Wahyuwijaya
Wakil Ketua: Toto Purwanto Sandi Sekretaris: Didin Supriadin 5. Fraksi Partai Gerindra Ketua: Ricky Kurniawan Wakil Ketua: Daddy Rohanady Sekretaris: Sunatra 6. Fraksi PPP, 9 anggota Ketua: Yusuf Puadz Wakil Ketua: Diding Saefudin Zuhri Sekretaris: Lucky Lukmansyah Trenggana 7. Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (gabungan Partai Nasdem dan Hanura), 8 anggota Ketua: Iqbal Wakil Ketua: Marjaya Ibrahim Sekretaris: Eryani Sulam Bendahara: Imas Noeraini 8. Fraksi PKB, 7 anggota Ketua: Iemas Masitoh M Noor Wakil Ketua: Nasir Sekretaris: Saipudin Zukhri Bendahara: Erni Sugianti. @(Diah)

Gubernur Heryawan Lantik Kepala Perwakilan BKKBN Jabar

Bandung.Swara jabar11.blogspot.com
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hari ini, Senin (22/9), di Aula Barat Gedung Sate Bandung, melantik Drs. Sugilar menjadi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat. Sugilar dilantik menggantikan Ir. Siti Fathonah, MPH yang pada Jumat 12 September 2014 lalu dilantik menjadi Kepala Pusat Kerjasama Internasional BKKBN Pusat. Fathonah kembali ke BKKBN Pusat setelah mengabdi lebih dari tiga tahun di Jawa Barat sejak dilantik pada 5 Agustus 2011 lalu.Pelantikan berlangsung dalam suasana khidmat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung. Selain dihadiri keluarga dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelantikan juga dihadiri para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di kabupaten dan kota se-Jawa Barat.Mengenai profil Kepala BKKBN Jawa Barat lama, Siti Fathonah dikenal sebagai pekerja keras dan inovatif. Mengawali karier sebagai peneliti, langkah pertama yang dilakukan Fathonah di Jawa Barat adalah pembenahan data keluarga. Sebagai periset, Fathonah sadar betul bahwa perencanaan program sangat ditentukan oleh data yang dijadikan pijakan program itu sendiri.Tak hanya itu, Fathonah juga menggagas sistem pendataan dan pelaporan data melalui ponsel cerdas (smartphone). Aplikasi ditanam pada ponsel dengan sistem operasi Android. Melalui aplikasi yang diberi nama Cepat, Langsung, Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (CLIKKB) ini, sistem ini dikembangkan sebagai model pengembangan program KKB Kencana dalam mengantisipasi meningkatnya angka kematian ibu (AKI) maupun angka kematian bayi (AKB). Di tahun 2013, gagasan  ini baru dikembangkan di Kabupaten Bandung.Bermodalkan perapihan data dan penajaman strategi penggerakan program lini lapangan inilah Fathonah mencanangkan 2014 sebagai tahun lapangan.Desa menjadi kata kunci dalam konsep lini lapangan yang diusung BKKBN Jabar. Bagi Fathonah, lini lapangan berkisar dari desa hingga ke bawah untuk kemudian menyentuh keluarga. Sementara kecamatan dan kabupaten dilibatkan pada sisi manajerial. Fokusnya adalah para sukarelawan di setiap desa. Mereka adalah Pos KB, sub-Pos KB, dan para kader lainnya.Tak dapat dimungkiri selama ini para kaderlah yang memang menjadi ujung tombak program KKBPK. Para petugas inilah yang mengunjungi pintu demi pintu pasangan usia subur di perdesaan. Keikhlasan frontliner ini sudah terbukti dari tahun ke tahun, bahkan sejak kali pertama program KB digulirkan. Mereka bergerak dengan atau tanpa bantuan biaya operasional.Sedangkan Sugilar sendiri bukan sosok asing di Jawa Barat. Selain pituin urang Jawa Barat, Sugilar juga menghabiskan sebagian besar karier dan pengabdiannya di Jawa Barat. Sugilar muda mulai menapaki kariernya sebagai pegawai BKKBN Jawa Barat pada 1984 silam. Lima tahun menjadi staf, pada 1989 Sugilar mendapat promosi menjadi Kepala Seksi Koordinasi Program Lapangan di BKKBN Kabupaten Garut.“Selama lima tahun di Garut, saya bergelut dengan kegiatan di lapangan dengan medan yang berat. Saya menyusuri Bungbulang, Pakenjeng, Cisewu, Rancabuaya, dan daerah-daerah lainnya di pinggiran Garut. Apalagi, di Garut banyak terdapat perkebunan yang letaknya terpencil, terisolasi dari pelayanan KB,” kenang Sugilar di Bandung, 18 September 2014 kemain.Keberadaan perkebunan menjadi tantangan tersendiri bari Sugilar muda. Dia pun menggalang kerjasama dengan para administratur perkebunan maupun tokoh masyarakat setempat. Lokasinya yang jauh itu pula yang menjadi alasan pentingnya menggiring masyarakat menjadi peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Terlebih saat itu baru diluncurkan implant alias susuk KB, melengkapi IUD yang sudah terlebih dahulu diperkenalkan di Indonesia. Kala itu, BKKBN juga mulai mengenalkan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi.@ (diah)

PDIP Usung Ineu Purwadewi Kandidat Ketua DPRD Jabar

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Kemanangan PDIPerjuangan dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu, terutama di Provinsi Jawa Barat yang berhasil mengusai 20 kursi di DPRD Jabar tentunya kursi Ketua Dewan menjadi hak PDIP. Sampai saat ini, DPRD Jabar masih dijabat oleh Ketua Sementara yaitu Ir.H. Gatot Tjahyono, MM (FPDIP) karena kalangan DPRD kini tengah membahas dan menyusun Tata Tetib yang sedang dikerjakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Tatib. Setelah Tatib disahkan, barulah dilakukan pemilihan Ketua dan wakil Ketua definitif  (Pimpinan Dewan) termasuk juga pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).Walaupun, belum terjadwal kapan akan dilakukan pemilihan Pimpinan Dewan. Namun, dikalangan awak media yang biasa meliput di lingkungan DPRD Jabar sudah tersiar kabar bahwa, lima fraksi terbesar sudah aada keputusan dari partai masing tentang siapa calon Pimpinan dewan yang akan diusung untuk duduk sebagai pimpinan dewan.Untuk Kursi Ketua Dewan, hampir dapat dipastikan akan diduduki oleh Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos ( FPDIP). Wakil Ketua I : Irianto MS Syafiuddin (Yance) dari FPGolkar; Wakil Ketua II  (FPKS): H.Haris Yuliana;  Wakil Ketua III ( FPD) ada : Ir.Irfan Suryanaga atau Dr.Harlas Juniar, SE, MT, Asep Wahyuwidjaya, Didin Supriadin . Sedangkan Wakil Ketua IV (FPGerindra) : Abdul Harris Bobihoe.Munculnya nama Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos (FPDIP) yang kini masih menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP sebagai kandidat calon Ketua DPRD Jabar Periode 2014-2019 dari kalangan gender perempuan tentunya mendapatkan respon positif dari kalangan DPRD Jabar.Menurut sejumlah sumber dari beberapa anggota DPRD Jabar baik dari fraksi PDIP maupun fraksi lain mengatakan, kalau memang benar Ineu Purwadewi mendapat persetujuan dari PDIP untuk duduk sebagai Ketua Dewan, cukup wajar. Hal ini, mengingat Ineu Purwadewi putri  tokoh PDIP yaaitu Yosep Purwasuganda alm.Yosep Purwasuganda adalah mantan anggota DPR RI dan mantan Wakil Walikota era Dada Rosada. Saat ini Ineu juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jabar serta PLT Ketua DPC kab. Sumedang. Sehingga cukup wajar kalau mendapat dukungan secara Internal dari tokoh-tokoh lama PDIP  baik DPP  maupun DPD Jabar.Saat dikonfrontir terkait kebenaran kabar yang beredar dikalangan awak media, Ineu tidak banyak komentar. “Maaf saya belum bisa berkomentar banyak, nanti aja ya, tunggu waktunya dan terima kaasih atas doanya, semoga benar adanya “,ujar Ineu sambil tersenyum.Sedangkan belum adanya keputusan untuk Wakil Ketua dari Demokrat, menurut Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Barat, Iwan Sulanjana, ada tiga nama Didin Supriadin, Herlas Juniar dan Asep Wahyuwijaya akan diusulkan langsung ke DPP PD. Ketua DPD PD Jabar Iwan Sulanjana mengaku bahwa tiga nama tersebut diusulkan berdasarkan hasil rapat pengurus harian terbatas, sementara sebuah sumber menyatakan nama  Irfan Suryanagara muncul dari DPP partai Demokrat.@(Diah)

BKKBN Siap Melaksanakan Program Kerja Jokowi-JK

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

BKKBN menyelenggarakan Konsolidasi Perencanaan Program Dan Anggaran (Koren) 2015 di diadakan di Bandung, mulai tanggal 14-18 September 2014. Kegiataan tersebut merupakan bagaian siklus manajemen Program KKBPK, yang melibatkan BBKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia.Jumlah peserta sekitar 360 orang, terdiri dari pejabat Eselon I, II, Pusat dan Provinsi, dan perencana program dan anggaran dari masing-masing provinsi dan unit kerja eselon II BKKBN. Acara ini dibuka oleh Kepala BKKBN, dihadiri oleh Asisten Kesra Pemprov Jabar dan mitra kerja terkait.Koren tahun ini terasa istimewa, karena BKKBN mulai menjabarkan program-program kerja, sejalan dengan kerja pemerintahan yang baru dalam rangka melaksanakan janji-janji politik Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK.Selain mengacu pada RPJMN 2015-2019, dan RKP 2015serta Restra, BKKBN berupaya mengimplementasikan Revolusi Mental melalui program-program nyata di lapangan, baik dalam aspek kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga dalam rangka menuju Indoneia  Hebat.Untuk tahun 2015, BKKBN mendapat pagu anggaran sebanyak 2,881 Trilyun rupiah Turun sebanyak 7,4 M rupiah dibanding TA 2014. Dari jumlah tersebut sebagaian besar atau 64% (1,857 T) untuk membiayai program-program KKBKP di provinsi seluruh Indonesia.Sisanya sebanyak 36 % atau 1,023 Trilyun dialokasikan untuk kegiataan BKKBN Pusat.Ditinjau dari aspek programnya, terbagi dalam 4 pokok yaitu (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKKBN, (2) program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN, (3). Program Pelatihan dan Pengembangan serta (4) Program Kependudukan dan KB.Berdasarkan skala prioritas, dalam tahun 2015 BKKBN menganggarkan kebutuhan ketersediaan alokandalam mendukung BPJS dalam era JKN, penyediaan sarana prasarana standard an pendukung pelayanan KB, advokasi, KIE KKBPK melalui berbagai media, termasuk KIE kreatif dan Media tradisional, serta memperkuat jaringan IT melalui pengadaan server.Dalam TA 2015, hal-hal yang menonjol adalah untuk pembiayaan program KKBPK di provinsi adalah pendataan keluarga dan updating data keluarga mencapai 171 milyar rupiah.Penggerakan lini lapangan untuk meningkatkan dinamika kelompok program KB yang ada di grassroot, dikecamatan, desa dan kelurahan sebanyak 215, 9 milyar rupiah.Biaya untuk pembangunan keluarga (63,344 m)BKB Holistik integrative (85,9 m), Genre (75,7 m) serta KB Kencana di 8 Provinsi sebanyak 50 m.Kegiataan lain termasuk dukungan penguatan kemitraan program KKBPK, fasilitas kegiataan MP3KI di 155 Kecamatan serta alokan era JKN-BPJS.Selain itu, dalam Tahun 2015, program KKBPK mendapat pagu indikatif DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang KB dan KS  sebanyak 569, 3 Milyar rupiah yang dialokasikan sejumlah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berdasarkan criteria yang telah disepakati oleh Bappenas, Kemenkeu dan Depdagri. @(Diah)