Cakra Khan Buka Bersama Dengan Aanak Yatim Dan Kaum Dhuafa.

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com

Dalam rangkaian program Ramadhan Tahun 2014, Hotel Serela Waringin Bandung bersama dengan MNC Radio Bandung (Radio Dangdut Indonesia, Global Radio, Sindo Trijaya FM Bandung) menggelar acara Cakran Khan Buka Bersama Bersama dengan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa, pada hari senin tanggal 7 Juli 2014 bertempat di Kookabura Restoran Hotel Sereala Waringin Jl.Kelenteng  No.30-33 Bandung.Acara berbagi kebagian ini mengundang 40 anak dari Panti Asuhan Al Baard an Ul Albad Manajemen dan jajjaran Hotel KAGUM Hotel, Rekan Media, Biro Perjalanan dan Perusahaan di Bandung.Rangkaian acara ini dimulai dengan lomba hias cup cake untuk anak-anak, serta pengenalan fasilitas Hotel, dilanjutkan dengan acara puncak yang diisi dengan pembacaan doa kultum dan pebampilan dari anak-anak panti asuhan.Dipuncak acara, persembahan special CAKRA KHAN dan artis-artis pendukung, menghibur adik-adik dari panti asuhan dan kaum dhuafa dengan lagu-lagu andalannya, yang akan berorentasi dengan para tamu undangan.Dalam kesempatan ini bentuk aspirasi tiap=tiap anak mendapat bingkisan dan kenang-kenangan dari PT.BCS Cookis Spesialist, ACE Haedware, Maicih, Citilink, serta photo dari Seruni Photo.” Ini merupakan acara Buka Puasa Pertama yang digelar Serela Waringin, semenjak soft opening bulan Juni 2014. Dan ini merupakan kesempatan kamu untuk menyambut bulan ramadhan dengan berbagi kebahagian dengan anak-anak yatim piatu serta menjalin tali silaturahmi dengan rekan-rekan media, cooperative organizer dan travel  agent . Kami berharap acara ini dapat berbagai kebahagian dengan adik-adik kita dari panti asuhan ujar Alit Nurwanto General Manager Serela Waringin. @ (die)

Dewan Minta Pemprov Jabar Perketat Bantuan Kobong

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com

Adanya penyaluran bantuan Kobong (asrama untuk santri di madarasah) seebasar Rp 100 juta perkobong, yang tidak tepat sasaran mendapat perhatian anggota DPRD Jawa Barat dan meminta pemprov jabar untuk lebih memperketat persyaratan bagi pesantren yang mengajukan bantuan pembangunan kobong untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan program tersebut.

Ani Rukmini anggota Komisi E DPRD Jawa Barat meminta pemprov Jabar untuk meningkatan pengawasan dalam penyaluran bantuan pembangunan kobong penting agar penyaluran anggaran negara itu tepat sasaran, dari program bantuan yang merupakan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan pesantren di Jabar.

Hal ini Dikatakan Ani Rukmini, Jumat (4/7) di Bandung,

“Ada laporan yang menemukan beberapa kasus penyaluran bantuan pembangunan kobong tidak tepat sasaran, seperti ada kasus rumah tinggal yang direnovasi dari bantuan pembangunan kobong. Bahkan pihaknya  pernah menerima laporan ada penyaluran bantuan pembangunan kobong, tetapi tidak ada bukti fisiknya.” Ungkap Ani

Karena itu ia minta Biro Pelayanan Sosial Pemprov Jabar yang menangani program itu bisa menjalankannya sesuai dengan aturan dan sesuai tujuan untuk pembangunan kobong pesantren. Ia menyarankan kepada Biro Pelayanan Sosial untuk mendata secara baik penerima bantuan kobong dan mendata penggunaan anggarannya.
Program pembangunan kobong merupakan janji kampanye Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Sebagai program untuk meningkatkan pembangunan pendidikan dan karakter keagamaan masyarakat Jabar. @ (die)

Pilpres Harus Aman, Damai dan Demokratis

Pemilihan Presiden tinggal tiga hari lagi, untuk itu dalam rangka  menghadapi Pilpres 9 Juli mendatang, para tokoh Sunda mengimbau dan mengajak masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama melaksanakan pemilihan sesuai dengan nurani.  Perbedaan dalam dukung-mendukung dan pilihan itu merupakan hal biasa dalam alam demokrasi.

Kampanye telah usai, kita tinggal mencoblos saja. Untuk itu, kita semua berharap pilpres 9 Juli mendatang  harus berjalan aman, damai dan demokratis. Sebagai masyarakat Jabar/ Sunda kita harus akur dengan saudara dan sama-sama berkewajiban menjaga lembur/ kampung khususnya di Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Dindin S Maolani, SH pengecara senior  selaku penggagas kegiatan riungan Stakeholder Jabar yang dihadiri, Ketua KPUD Jabar Yayat Hidayat, Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, Didi Tarmuzi ( Katua yayasan Pasundan), Tjetje Padmadinata ( Politisi Senior), Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tim Pemenangan Jokowi-JK dan beberapa sesepuh Jabar, di RM Sindang reret Bandung, Minggu (6/7/2014).

Dikatakan Jabar sebagai lumbung suara dengan 32 juta pemilih yang merupakan suara terbesar se Indonesia sehingga Capres-cawapres bersama tim pemenangan sangat intens dan masip berkampanye di Jabar. Untuk itu kita minta kepada siapapun  presiden terpilih mempunyai kewajiban dan sipak  keadilan untuk melayani rakyat dan  dan membangun Provinsi Jawa Barat.

Stakeholder Jabar meminta kepada presiden terpilih agar memperhatikan putra-putra Jabar yang dapat mengangkat putra terbaik Jabar yang memiiliki integritas, profesional untuk duduk di pemerintahan mendatang, harap Didin.

Dindin juga mengharapkan agar pasca pilpres tidak terjadi konflik yang berkepanjangan karena itu tidak baik baik perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia. Maka riungan stakeholder Jabar ini bisa menjadi embrio manngkal serta wadah antisipasi untuk resolusi konflik.

Riungan stakeholder Jabar merupakan juga kumpulan para pemangku kepntingan baik yang berposisi di Parpol pengusung, relawan, kelompok kepntingan, penyelenggara dan aparatur yang memastikan ketertiban dan keamanan untuk bersma-sama berupaya memastikan semua proses politik berada pada jalur sesuai dengan Undang-undang dan berada dalam keadaban nilai- nilai  soail kewargaan.

Kita juga berharap agar presiden terpilih mampu menjalankan amanah dan mandat rakyat dan menjamin berjalannya tata pemerintahan yang baik dan bersih ( Good and Clean Governance), pungkasnya. @(die)

DPRD Jabar: UU Desa Harapan Masyarakat Sejahtera

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com.

Komisi E DPRD Jabar menilai diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa mulai 2015 akan menjadi harapan bagi masyarakat desa untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik."Undang-Undang Desa pada tahun 2015 menjadi harapan bagi masyarakat, terutama masyarakat desa, untuk memperoleh kesejahteraan hidup lebih baik," kata Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin kepada wartawan di Bandung.Ia menuturkan UU Desa itu akan banyak anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun potensi desa.Ia berharap banyaknya alokasi anggaran yang diterima pemerintah desa mulai 2015 akan membawa perubahan lebih baik bagi kehidupan masyarakat desa."Saya berharap setiap desa mempunyai masterplan agar potensi desa bisa dikembangkan," katanya.Menurut dia, pengembangan potensi desa akan mencegah persoalan ekonomi atau sosial, seperti munculnya masyarakat desa yang pergi ke kota menjadi pekerja seks komersial (PSK).Munculnya kasus PSK itu, kata Didin karena ketersediaan lapangan kerja yang kurang sehingga memicu masyarakat mencari pekerjaan yang mudah meskipun melanggar norma-norma."Ketersediaan lapangan kerja yang dirasa masih kurang, memaksa masyarakat menjadi PSK," katanya.Didin berharap pemerintah serius memacu pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas."Kami berharap pemerintah lebih serius meningkatkan jumlah lapangan kerja," kata Didin.@ (die)

DPRD Jabar : Sosialisasi Program BPJS Masih Rendah

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com

Komisi E DPRD Jabar menilai sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di seluruh kota/kabupaten di Jabar masih rendah, terbukti banyak masyarakat bahkan aparatur pemerintah daerah belum mengetahui program tersebut."Sosialisasi masih sangat rendah, jadi banyak masyarakat yang tidak paham BPJS," kata Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin di Kota Bandung.Ia menuturkan Komisi E sudah berkeliling ke sejumlah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah tingkat kota/kabupaten, hasilnya banyak laporan masyarakat yang belum mengetahui tujuan dan manfaat BPJS.Bahkan program itu, lanjut dia, masih banyak yang belum dipahami oleh aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa."BPJS seperti apa, ini banyak yang belum tahu, jangankan masyarakat, perangkat pemerintah desa atau camat banyak yang tidak tahu," katanya.Ia berharap sosialisasi program pemerintah pusat itu dapat diketahui oleh aparatur pemerintah daerah bahkan hingga RT/RW selanjutnya menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat BPJS.
Ia menjelaskan tujuan BPJS adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari program jaminan kesehatan sebelumnya."Saya harap BPJS harus proaktif menyosialisasikan ini dan memberikan pelayanan yang baik, karena ini asuransi murni, lembaga pemerintah yang otomatis harus pro-rakyat," kata Didin.Selain menyosialisasikan program BPJS, kata dia, pelaksana program tersebut harus melaksanakannya sesuai aturan dan tidak membingungkan masyarakat.Pelaksana program BPJS tersebut, lanjut dia, bukan hanya Rumah Sakit pemerintah tetapi Rumah Sakit atau klinik swasta yang sudah menjalin kerja sama harus melayani pasien peserta BPJS.
"Jangan sampai ada kejadian seperti rumah sakit merujuk ke rumah sakit pemerintah, padahal kalau bisa diselesaikan di sana kenapa harus dirujuk," kata Didin@ (die)

DPRD Jabar Dukung Program Layanan Mudik Gratis

Bandung.Swarajabar11.blogspot.com

Komisi D DPRD Jabar mendukung Pemerintah Provinsi Jabar menjalankan program layanan mudik gratis seperti menyiapkan armada bus, tempat peristirahatan nyaman dan menyediakan minuman secara gratis pada musim arus mudik Lebaran 2014."Disiapkan oleh Dishub (Dinas Perhubungan) dan anggarannya sudah dialokasikan pada anggaran murni," kata Ketua Komisi D DPRD Jabar Qudrat Iswara di Bandung, Rabu.Ia menuturkan mudik merupakan budaya yang terjadi setiap tahun. Sebagian besar umat muslim melakukan aktivitas pulang ke kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga.
Budaya mudik itu, katanya, didiukung oleh pemerintah dengan menyediakan transportasi angkutan massal gratis seperti bus dan Kereta Api khusus masyarakat Jabar."Anggaran untuk mudik gratis itu sudah ada, lupa lagi berapa besarannya, yang jelas anggaran itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jabar," kata Iswara.Ia menjelaskan program pemerintah itu bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jabar tanpa mencari keuntungan untuk pemerintah."Prinsipnya kita pemerintah dan DPRD melayani masyarakat, dalam konteks ini bukan mencari keuntungan," katanya.Sebelumnya Dinas Perhubungan Provinsi Jabar telah mempersiapkan ratusan armada bus Damri untuk mudik gratis tujuan wilayah Jawa dan Sumatera.Program angkutan mudik Lebaran gratis itu segera disosialisasikan kepada masyarakat umum dan para pegawai perusahaan swasta di Jabar. @(die)