FPGerindra : Dirut BIJB “One Prestasi” Sebaiknya Diganti

Bandung.Swara Jabar

Kalangan anggota DPRD Jaawa Barat meminilai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat sangat lambat bahkan progresnya sangat kecil. Bahkan sewaktu, Komisi VI DPRD jabar melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Dirjen Perhubungan  Udara mengataakan, bila sampai akhir tahun 2016 pembangunan BIJB tidak ada kemajuan yang cukup segnifikan, Pemerintah Pusat melalui Kemenhub akan mengambil alih pembangunan BIJB. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, hal ini jangan sampai terjadi, tentunya kerugian besar bagi provinsi Jawa Barat bila sampai diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena uang dari APBD Jabar yang telah dikocorkan untuk pembangunan BIJB sudah mencapai Rp.700 miliar.  Memang kendala dan permasalahan utama terletak di pembebasan lahan dan minat investor.  Sampai saat ini dari lahan yang dibutuhkan sebenyak 1800 Ha baru tersedia sebanyak 980 Ha. Lahan seluas 980Ha tersebut sudah eksisting,  sehingga seharusnya pembangunan BIJB progresnya semakin maaju tidak lambat seperti sekarang ini. Hal ini diungkapkan  Ketua fraksi Gerinda DPRD Jabar Ricky Kurniawan, LC  kepaada wartawan dalam acara refleksi akhir tahun 2015 Frkasi Gerindra DPRD Jabar periode 2014-2019, diruang fraksi, Rabu, (30/12). Hadir dalam acara Refleksi tersebut, Sekretaris Fraksi DR Sunatra, Wakil Ketua Fraksi Daddy Rohanady, anggota Heri Ukasah, Gina Fadila  Swara dan Lina Ruslinawati serta Dadang Kurniawan.Dikatakan, akan diambil alihnya pembangunan BIJB tersebut dikatakan langsung Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kepada Komisi IV DPRD Jabar. Bahkan, Dirjen Perhubungan Udara meminta bantuan Komisi IV untuk mempertemukan mereka kepada Gubernur Jawa Barat.Ricky mengakui  bahwa penanganan pembangunan BIJB ini sangat lamban, lama dan sangat ekstrim. Bahkan,  Tol Cisumdawu yang tadinya diharapkan dapat membantu akses jalan ke BIJB progresnya masih tersendat. Malah tol Cipali yang sudah dioperasikan, ujarnya.Selain itu, ternyata di lokasi pembangunan BIJB,  banyak permasalahan sosial yang terjadi di sana, seperti rumah hantu, dan klaim-klaim masyarakat. Tapi penanganan pembangunannya tidak boleh kendor. Harus tetap jalan, tegasnya. Daddy Rohanadi, yang juga Wakil Ketua Komisi IV sependapat dengan Ketua Fraksi bahwa pembangunan sisi darat ini sangat lamban. Untuk itu, jika memang BJIB tidak mampu sebaiknya Dirut PT BIJB yang dianggap" one prestasi", sebaiknya mengundurkan diri aja.Dikatakan, bila pemerintahan pusat sempat mengambil alih BIJB, Pemprov Jabar tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi PAD seperti Bandara Kualanamu Sumatra Utara akan hilang, padahal BIJB murni  digagas oleh Pemprov Jabar dan didukung penuh oleh Dewan termasuk dalam penganggaran di  APBD. Adapun terkait investor, pihak eksekutif  mengatakan sudah ada investor yang berminat, bahkan Pemprov sudah melakukan penjajakan dan telah menjalin kerjasama (MoU) untuk pembangunan BIJB, tapi nyatanya sampai saat ini belum ada realisasinya, ujar Daddy. Selain menyoroti masalah pembangunan BIJB, Fraksi Gerindra juga menyoroti berbagai sektor pembangunan, terutama masalah asat daerah, KPID dan BUMD, dan sektor Pendidikan, Kesehatan.(die)