FPGerindra : Dirut BIJB “One Prestasi” Sebaiknya Diganti

Bandung.Swara Jabar

Kalangan anggota DPRD Jaawa Barat meminilai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat sangat lambat bahkan progresnya sangat kecil. Bahkan sewaktu, Komisi VI DPRD jabar melakukan konsultasi ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Dirjen Perhubungan  Udara mengataakan, bila sampai akhir tahun 2016 pembangunan BIJB tidak ada kemajuan yang cukup segnifikan, Pemerintah Pusat melalui Kemenhub akan mengambil alih pembangunan BIJB. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, hal ini jangan sampai terjadi, tentunya kerugian besar bagi provinsi Jawa Barat bila sampai diambil alih oleh pemerintah pusat. Karena uang dari APBD Jabar yang telah dikocorkan untuk pembangunan BIJB sudah mencapai Rp.700 miliar.  Memang kendala dan permasalahan utama terletak di pembebasan lahan dan minat investor.  Sampai saat ini dari lahan yang dibutuhkan sebenyak 1800 Ha baru tersedia sebanyak 980 Ha. Lahan seluas 980Ha tersebut sudah eksisting,  sehingga seharusnya pembangunan BIJB progresnya semakin maaju tidak lambat seperti sekarang ini. Hal ini diungkapkan  Ketua fraksi Gerinda DPRD Jabar Ricky Kurniawan, LC  kepaada wartawan dalam acara refleksi akhir tahun 2015 Frkasi Gerindra DPRD Jabar periode 2014-2019, diruang fraksi, Rabu, (30/12). Hadir dalam acara Refleksi tersebut, Sekretaris Fraksi DR Sunatra, Wakil Ketua Fraksi Daddy Rohanady, anggota Heri Ukasah, Gina Fadila  Swara dan Lina Ruslinawati serta Dadang Kurniawan.Dikatakan, akan diambil alihnya pembangunan BIJB tersebut dikatakan langsung Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kepada Komisi IV DPRD Jabar. Bahkan, Dirjen Perhubungan Udara meminta bantuan Komisi IV untuk mempertemukan mereka kepada Gubernur Jawa Barat.Ricky mengakui  bahwa penanganan pembangunan BIJB ini sangat lamban, lama dan sangat ekstrim. Bahkan,  Tol Cisumdawu yang tadinya diharapkan dapat membantu akses jalan ke BIJB progresnya masih tersendat. Malah tol Cipali yang sudah dioperasikan, ujarnya.Selain itu, ternyata di lokasi pembangunan BIJB,  banyak permasalahan sosial yang terjadi di sana, seperti rumah hantu, dan klaim-klaim masyarakat. Tapi penanganan pembangunannya tidak boleh kendor. Harus tetap jalan, tegasnya. Daddy Rohanadi, yang juga Wakil Ketua Komisi IV sependapat dengan Ketua Fraksi bahwa pembangunan sisi darat ini sangat lamban. Untuk itu, jika memang BJIB tidak mampu sebaiknya Dirut PT BIJB yang dianggap" one prestasi", sebaiknya mengundurkan diri aja.Dikatakan, bila pemerintahan pusat sempat mengambil alih BIJB, Pemprov Jabar tidak akan menghasilkan apa-apa. Apalagi PAD seperti Bandara Kualanamu Sumatra Utara akan hilang, padahal BIJB murni  digagas oleh Pemprov Jabar dan didukung penuh oleh Dewan termasuk dalam penganggaran di  APBD. Adapun terkait investor, pihak eksekutif  mengatakan sudah ada investor yang berminat, bahkan Pemprov sudah melakukan penjajakan dan telah menjalin kerjasama (MoU) untuk pembangunan BIJB, tapi nyatanya sampai saat ini belum ada realisasinya, ujar Daddy. Selain menyoroti masalah pembangunan BIJB, Fraksi Gerindra juga menyoroti berbagai sektor pembangunan, terutama masalah asat daerah, KPID dan BUMD, dan sektor Pendidikan, Kesehatan.(die)

Dewan Minta Eksekutif Optimalkan Serapan Anggaran

Bandung.Swara Jabar

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM meminta Gubernur Jawa Barat beserta jajaran dibawahnya untuk dapat mengoptimalkan serapan anggaran. Karena berdasarkan laporan sementara dari Komisi I sampai V, bahwa rata-rata serapan anggaran APBD Jabar 2015 hanya sekitar 85 persen.  Ini berarti, ada beberapa program SKPD yang kurang maksimal dan optimal sehingga berdampak terhadap serapan anggaran. Yang berujung membengkaknya SILPA 2015. Ineu mengatakan,  sebenarnya DPRD Jabar sejak penyusunan anggaran sampai pelaksanaan kegiatan/program telah berupaya melakukan pengawasan terhadap kinerja SKPD. Haal ini aagar penyerapan ABPD dapat berjalan optimal sehingga pembangunan dapat maksimal sesuai dengan yang telah diprogramkan dan di targetkan.Untuk besaran serapan sekitar 85 persen tersebut per 30 Desember  atau hari. Masih ada besok (31 Desember) / satu hari lagi. Kan biasanya menjelang, tutup tahun, banyak pembayaran pekerjaan yang harus diberesi. Sehingga, kita berharap sebelum pergantian tahun baru, ada peningkataan serapan anggaran, ujar Ketua Dewan Ineu Purwadewi kepada wartawan usai memimpin Sidang Paripurna laporan Kegiatan Reses III anggota DPRD Jabar tahun 2015, di Gedung DPRD Jabar, Rabu (30/12). Lebih lanjut Ineu mengatakan, kondisi serapan sementara 85 persen tersebut, belum dapat diketahui secara mendetail. Sektor atau SKPD mana  saja dan program / kegiatan apa saja yang tidak dapat menyerap anggaaran secara optimal. Karena ini baru laporan sementara dari Komisi I sampai V dalam rapat Badan Musyawarah. Jadi belum dilakukan kajian secara mendetail, ujarnya. Ineu menjelaskan sesuai dengan aturan,  Kepala Daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan dan keuangan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan APBD.   Selanjutnya nanti Dewan melalui Komisi I sampai V, akan mengkaji dan mengevaluasi terhadap program/ kegiatan mitra komisi masing-masing. Setelah itu baru ditindak lanjuti oleh Pansus. Dari hasil kerja Pansuslah, nanti kita dapat mengetahui secara mendetail, sektor atau SKPD mana  saja dan program / kegiatan apa saja yang tidak dapat menyerap anggaaran secara optimal.  Apa alasan dan kendalanya, sehingga serapan anggaaran tidak dapat terserap secara optimal, ujar Ineu. Untuk itu, pada tahun 2016 mendatang, kita meminta Gubernur beserta jajarannya, haarus lebih meningkatkan kinerja agar serapan anggaran dapat optimal, sesuai dengan apa yang telah direncanakan, harapnya .Lebih lanjut Inue mengatakan, selama tahun 2015, ada 13 Perda yang telah disahkan diluar Perda Anggaran dan 2 perda Inisiatif dewan. Jadi semuanya ada 16 Perda yang telah disahkan dari target 27 yang telah disepakati dalam Prolegda 2015.Tidak terpenuhinya Perda yang telah disepakati, ada beberapa kendaala, diantara, adanya Perubahan terhadap Undang-undang, belum keluarnya PP, sehingga Raperda yang telah disepati tidak dapat dibahas oleh Dewan maupun eksekutif karena raperda yang dibahaas harus mengacu kepada payung hukum diatasnya. Tapi insya Allah, pada tahun Sidang 2016 nanti, kita akan bahas bersama eksekutif tentang raperda yang akan dibahas bersama pada tahun 2016 mendatang.  Sedangkan jumlahnya, kita belum tahu berapanya, itu tergantung usulan eksekutif dan raperda inisiatif dewan, ujarnya.(die)

Akhir Tahun Pemprov Jabar Adakan Wayang Golek

Bandung.Swara Jabar.

Bandung.Swara Jabar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menghelat perayaan Tahun Baru 2016 dengan sederhana sesuai dengan anjuran Presiden RI Jokowi.
Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat R. Ruddy Gandakusumah mengatakan, namun demikian Pemprov tetap akan mengadakan acara untuk masyarakat yaitu Pagelaran Wayang Golek dengan dalang Dadan Sunandar Sunarya di halaman Gedung Sate Kota Bandung, pada Kamis (31/12/15) sekitar pukul 20.30 WIB.   
“Pagelaran wayang ini terutama dalam rangka membuat keseimbangan antara yang perayaan yang biasanya bersifat hura-hura dengan apresiasi seni budaya lokal yang syahdu dan sarat nilai,” jelas Ruddy di Gedung Sate, Selasa (29/12).
Ruddy juga menjelaskan lapangan Gasibu yang belum dapat dipergunakan untuk kegiatan apapun saat ini, termasuk perayaan tahun baru. “Gasibu masih dalam tahap penyempurnaan, seperti fasilitas perpustakaan yang masih harus dilengkapi koleksinya. Jadi nanti biar ketika pembukaan sudah lengkap semua langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.
Untuk keseimbangan duniawi dan religius, tambah Ruddy, akan pula dilakukan dzikir akhir tahun di mesjid milik Pemprov Jabar, Mesjid Pusdai (Pusat Dakwah Islam) Jl Diponogoro No 63, Kota Bandung.  

Gubernur dijadwalkan memimpin langsung rombongan Safari Pembangunan, yang merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. Ini akan dilaksanakan dari 1– 3 Januari 2016, diawali dari Kab. Pangandaran.  “Sedangkan titik lainnya akan diinfokan kemudian,” kata Ruddy.

Gubernur Jabar Adakan Muhasabah di Pusdai Jabar

Bandung. Swara Jabar.

Mengisi akhir tahun 2015 menuju pergantian ke tahun 2016, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan muhasabah di Pusat Da’wah Islam (Pusdai), Jalan Diponegoro 63, Kota Bandung, Kamis (31/12) malam.“Muhasabah akhir tahun ini adalah kegiatan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diisi dengan dzikir dan ceramah. Artinya, kan dalam peralihan tahun itu kita berharap kepada Allah untuk lebih baik pada tahun berikutnya,” kata Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Ruddy Gandakusumah di Ruang Malabar Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Selasa (29/12).Dalam muhasabah tersebut, lanjut Ruddy, kita mengukur diri apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan, sejauhmana tingkat keberhasilan kita dan sejauhmana upaya yang akan kita lakukan ke depan.“Kita berharap Jawa Barat ke depannya lebih baik lagi,” katanya.