Penutupan Bakti TNI KB-Kes Terpadu Kodam III/SLW Tahun 2014 Wilayah Prov. Jabar dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Tahun 2014 Prov. Jabar

Bandung.Swara Jabbar.

Sekuat apapun pembangunan yang kita lakukan di berbagai bidang tanpa ada penataan kependudukan tetap tidak bisa kita nikmati. Seperti halnya ketika ada program kesehatan tetapi kependudukannya tidak terkendali dengan baik maka tetap saja tidak dapat dinikmati dengan baik.Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan hal itu dalam acara Penutupan Bakti TNI KB-Kes Terpadu Kodam III/SLW Tahun 2014 Wilayah Prov. Jabar dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes Tahun 2014 Prov. Jabar di Parkir Barat Gedung Sate, Senin (17/11). "Jadi angka jumlah penduduk perlu diawasi dengan baik begitupun kualitas kesehatan dan pendidikan serta manajemen penataan perlu diperhatikan," lanjutnya.Dalam konteks Jawa Barat bahwa benar-benar ingin bahwa kependudukan kita tertata dengan baik dengan adanya bonus demografi yang bermanfaat demi kebaikan tetapi bukan menjadi beban. “Oleh karena itu, Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dan Bakti TNI KB-Kes ini sangat penting adanya dalam rangka pengendalian penduduk,” tuturnya.Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Sugilar mengatakan bahwa Kegiatan bakti TNI - KB Kes di Jawa Barat yang berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2014, berhasil meraih kepesertaan akseptor KB  barau lebih dari 3 juta orang. "Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara BKKBN perwakilan Jawa Barat dan Kodam III Siliwangi, kita berhasil menjaring kepeartaan baru KB sebanyak lebih dari 3 juta orang di seluruh Jawa Barat" ujarnya.Sugilar juga menyebutkan, selain meraih kepesertaan baru, dari kegiatan itu juga berhasil menumbuhkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja."Pusat informasi dan konseling remaja jua berhasil tumbuh sebesar 127 persen, jumlah penyuluh 110 persen, dan juga capaian program kesehatan seperti imunisasi bayi, kesehatan ibu dan anak, pemeliharaan gigi dan lain-lain" katanya.Namun Sugilar menegaskan, capaian-capaian itu perlu terus ditingkatkan, melalui kerjasama yang berkelanjutan tidak hanya dengan TNI, tetapi juga dengan pihak lain seperti PKK.(Die)

DPRD JABAR ADAKAN DIALOG HEARING UNTUK MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT

Sumedang .Swara Jabar

DPRD Jabar, menggelar dialog hearing dengan perwakilan masyarakat di Kabupaten Sumedang.
Kegiatan tersebut, berlangsung di Gedung Negara Pemkab Sumedang, Senin (17/11).Tema Dialog Hearing tersebut “Peranan DPRD Jabar dalam upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa”
Kegiatan tersebut, dihadiri Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari dan Ketua Komisi II DPRD Jabar, Taufik Budiman Utama, serta  M.Iqbal dari Dapil Jawa Barat 9 (Kab. Majalengka, Kab. Subang dan Kab. Sumedang).Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Jabar , Ine, mengatakan bahwa penyelenggaraan dialog hearing telah dilaksanakan untuk kedua kalinya, terhitung sejak dilantik pada 1 September 2014. Harapannya, melalui dialog hearing  bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi di daerah sehingga bisa dicarikan solusinya. Dengan jaring aspirasi ini DPRD Jabar dapat menggali masukan untuk
membuat kebijakan pembangunan selanjutnya.Dengan melihat kondisi tersebut, dialog hearing menjadi hal penting, sehingga direncanakan setiap tahun akan dilaksanakan, dengan sasaran
Kabupaten/Kota yang belum menjadi area penyelenggaraan dialog hearing. Jaring aspirasi melalui dialog hearing untuk di Kabupaten Sumedang diantaranya untuk menggali masukan soal potensi desa.
Sementara itu pada jaring aspirasi beberapa hari lalu, di Kabupaten
Cirebon, dialog hearing dimaksudkan untuk menjaring potensi ekonomi diantaranya aspirasi pengrajin batik ujar Ine.Harapannya  bisa mendapatkan apa yang terjadi di daerah
sehingga bisa dijadikan masukan untuk membuat kebijakan pembangunan.
Tiap tahun akan dilaksanakan, dengan sasaran Kabupaten/Kota yang belum
menjadi area penyelenggaraan dialog hearing.Jaring aspirasi. Di sumedang potensi desa. Sementara di Cirebon, menjaring potensi ekonomi.Masukan di masyarakat, jatigede diminta diselesaikan termasuk masalah sosial dan ekonomi.Untuk tol Cisumdawu, jalan pasti yang digunakan Kabupaten Sumedang,
pembangunan diharapkan tak ada dampak negatif seperti yang terjadi di
Padalarang. Harus ada perencanaan .Sementara itu Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS. Taufik Ridho, berkenaan dengan penyelenggaraan dialog hearing melalui  dialog langsung bisa
melihat langsung dan secara lengkap apa yang dialami masyarakat.Di Dapil masyarakat, bisa tahu peta masalah berikut solusi.Dialog hearing mau menyerap aspirasi.Pengalaman di waktu yang lalu, mencuat soal tuntutan ganti rugi tanah jatigede.Pada umumnya, di Dapil bisa memotret apa yang dipersiapkan tatkala jalan tol sudah dibuka karena dampaknya akan ada ke sosial danekonomi.Menonjol masalah ekonomi.Perlu diantisipasi, khususnya di musim hujan termasuk Kabupaten
Sumedang harus ada antisipasi baik jangka panjang maupun pendek sehingga dibutuhkan pendekatan yang komprehensif.(Diah)

Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jabar

Bandung.SwaraJabar

 Kaukus Perempuan Parlemen (KPP)  Jabar  mengadakan rapat untuk pertama kalinya, pada Selasa (12/11/2014) Pada acara pemilihan formatur pemilihan ketua KPP Jabar  dihadiri oleh para Wakil Rakyat Perempuan  dari  Fraksi PDIP  : Dra.Hj.Ijah Hartini, Hj.Meilina Kartika Kadir, S.Sos, M.Si.Hj.Sumiyati, S.pd, Hj.Iis Tuarsih,  Fraksi Golkar  : Hj.Ganiwati, SH, MM.Hj.Cucu Sugiyati, SE.MM, Hj.Tien Sutini Bunyamin, S.Sos, Hj.Siti Aisyah Tuti Handayani, S.Sos, M.Si, PKB : Dra.Hj.Iemas Masitoh, MH.Erni Sugiyati, S.Ag, Hj, Fatimah, SH, Mkn, Fraksi Gerindra : Dra.Lina Rusliawati, Hj.Gina Fadila Swara, Fraksi PKS : Hj. Is Budi Widuri, S.MM, Fraksi Hanura : Imas Nuraeani, S.pd, Fraksi Nasdem : Dra.Tia Fitriani, sedangkan dari Fraksi Demokrat tidak ada anggota satupun yang menghadirinya.Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jabar yang sebelumnya dipimpin oleh Hj.Ganiwati, SH, MM yang habis masa jabatannya,  tidak bersedia untuk dipilih lagi untuk  menduduki  Ketua KPP Jabar,  “Saya akan memberi kesempatan kepada  yang lain untuk menjadi Ketua KPP  Jabar”  ujar Hj.Ganiwati, yang sukses mengantarkan KPP Jabar memberikan kontribusi yang besar bagi kesetaraan gender bagi kaum perempuan di Jawa Barat. Keberadaan Kaukus Perempuan Parlemen Jabar mempunyai :

Visi  :

Perempuan dalam Akselarasi Demokrasi Indonesia

Misi  :

1.       Meningkatakan partisipasi perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.

2.        Mengupayakan agar seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan , mengintegrasikan , pengalaman aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara seimbang dan adil.

3.       Meningkatkan akses  dan partisipasi perempuan dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan , pelaksanaan, penataan dan evaluasi.

4.       Mendorong terwujudnya  tata pemerintahan yang berwawasan  gender termasuk kebijakan anggaran yang berwawasan gender.

Terpilih sebagai Tim Formatur untuk memilih ketua Kaukus Perempuan Parlemen  dalam periode yang akan datang  yaitu  Hj.Meilina Kartika Kadir, S.Sos, M.Si, Hj.Ganiwati, SH.MM, Hj, Iemas Masitoh,  MH, Dra.Lina Rusliwati, Hj.Is Budi Widuri S, MM, Imas Noerain, S.Pd, Dra.Tia Fitriani. Dalam struktur organisasi yang baru direncanakan aka nada penambahan yaitu Bidang ekonomi serta Bidang agama dan ketahanan Keluarga.(Diah)

Rakerda IV PDIP Perihal Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres IV Partai 2015

Bandung.Swara Jabar

DPP PDIP Ambil Sikap Dukung Kenaikan BBM Kritikan dan penolakan yang digaungkan oleh beberapa kader partai PDIP mengenai kenaikan BBM, diluluhlantahkan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sudarto Danusubroto.Hal tersebut diungkapkan kader senior PDIP dalam acara pembukaan Rakerda IV PDIP perihal Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres IV Partai 2015, di kantor DPD PDIP Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang, Sabtu (15/11)."Tolong, ini adalah porsi daripada yang diambil oleh presiden dan wapres yang kita pilih, kita harus dukung,"tegas Sudarto.Sikap tegas ini, merupakan putusan pusat, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partainya pemerintahan, oleh sebab itu sikap dukungan juga perlu diberikan kepada pemerintahan Jokowi-JK.
"Ini merupakan putusan dari DPP untuk mendukung apa yang diputuskan oleh pemerintah (BBM),"ujar Sudarto.Sudarto menambahkan, menurutnya dengan menyamakan suara partai dengan keputusan pemerintah yang akan menaikan harga BBM tersebut, akan meminimalis permainan-permainan mafia minyak yang biasanya hadir dalam kondisi harga minya yang turun.Sementara itu Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat, TB Hasanuddin mengatakan, bahwa  acara Rakerda IV PDIP, pada intinya bertujuan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pusat.Pertama, partai PDIP sudah bukan menjadi partai oposisi, tetapi menjadi partai pemerintah."Kami bukan lagi partai oposisi, tetapi partai pemerintah yang sepenuhnya mendukung seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah demi kemaslahatan rakyat, itu intinya,"ujar  Hasanuddin di kantor DPD PDIP Jawa Barat.Kedua, jelasnya, demi mensukseskan Kongres ke-4 bulan April 2015 mendatang di Bali, seluruh tingkatan partai perlu lakukan suksesi."Suksesi ini ada dalam beberapa tingkat di setiap bulannya, sampai nanti pada persiapan kongres digelar,"katanya.Menurutnya, suksesi di tingkat kecamatan di bulan Desember, kabupaten/kota Januari, provinsi Februari."Nah bulan Maret kesana kita harus sudah siap persiapan kongres ke-4 di Bali,"ujarnya.(Die)