GUBENUR JABAR PENGARAHAN WORKSHOP SIMDA DI DS NYALINDUNG KAB. SUKABUMI

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan memberikan pengarahan kepada peserta Workshop Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Cemerlang Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Hadir pula Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat, Simamora Simarmata, Penjabat Bupati Sukabumi, Achadiyat Supratman, Wakil Walikota Sukabumi, Kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat, Dede Rusdia

Gubernur Jabar Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak

Bandung.Swara Jabbar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai instansi terkait, hingga masyarakat, harus bersatu padu dalam mensukseskan Pilkada serentak.  Ini disampaikan pada Rakor FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dengan Tema 'Persiapan PILKADA Serentak di Jawa Barat', di Ruang Dayang Sumbi, Hotel Jayakarta Dago, Kota Bandung, Rabu (18/11),Aher pun mengatakan salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan pilkada adalah, tidak adanya gangguan keamanan. Rakor ini pun digelar sebagai langkah antisipasi dini.“Tadi sudah kita tekankan, ini juga pesan Bapak Presiden, pertama bahwa semua pihak harus bersepakat, bersatu padu untuk mensukseskan Pilkada serentak. Kedua harus tanda-tanda kesuksesan tersebut adalah tidak ada gangguan keamanan. Kalau pun ada tentu bisa diantisipasi sesegera mungkin, dengan adanya antisipasi dini ini,” kata Aher.Tak sampai disitu, Aher juga menegaskan bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) harus bersikap netral. Menurut Aher, adalah sebuah pelanggaran apabila PNS terlibat secara langsung sebagai tim sukses pasangan calon.PNS baginya adalah warga sipil yang mempunyai hak pilih. Ia dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara ketika pencoblosan. Pelarangan ini diperlukan agar memberi edukasi demokrasi yang sehat kepada masyarakat.“Bahwa PNS, dia adalah sipil yang punya hak pilih. Silahkan hak pilihnya gunakan, saat ada di bilik suara. Saat di bilik suara dia tidak netral tentu saja. Tapi dalam proses, dia tidak boleh hadir dengan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang berkompetisi. Disitu PNS,” ungkapnya.Mengenai Money Politik yang marak menjelang pilkada pada umumnya. Aher memandang hal tersebut dari dua sisi. Bahwa di satu sisi pasangan calon tentu ada yang melakukannya. Tapi di sisi yang berlainan, tak jarang masyarakat lah yang memanfaatkan momentum seperti ini untuk meraup keuntungan tersebut.ujar Aher.(die)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat optimistis penggenangan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang tidak menyisakan persoalan bagi masyarakat.

"Hal ini harus menjadi perhatian utama karena bersinggungan langsung dengan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana, di Kota Bandung, Selasa.

Ia mengatakan hingga saat ini pihak terkait harus terus berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pascapenggenangan.

"Dan harus komprehensif antara Pemkab Sumedang dan Pemprov Jabar," kata Haris.

Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jabar ini menilai setelah penggenangan ini tidak semua warga direlokasi dengan baik sehingga ini perlu dikoordinasikan sebaik mungkin.

"Kami siap mendorong segala sesuatu yang diperlukan terkait hal itu. Pada prinsipnya pemprov siap membantu apapun yang dibutuhkan Pemkab Sumedang. Dan DPRD Jabar siap mendorongnya," katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jabar sejauh ini fokus terhadap penanganan tersebut dan hal ini dilakukan dalam membantu relokasi warga.

"Untuk penanganan yang dilakukan untuk masyarakat yang terkena dampak penggenangan sudah dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI/Polri," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Welianto Santoso mengatakan pihaknya selalu mendorong penuntasan relokasi warga dan sudah menginisiasi pertemuan antara Pemkab Sumedang dengan Pemprov Jabar untuk membahas relokasi.

"Sehingga kebutuhan apa saja untuk penanganan ini bisa langsung dibantu dan penanganan relokasi ini harus dilakukan berkelanjutan. Berbagai fasilitas dan kebutuhan lainnya harus disediakan," kata dia.

DPRD Optimistis Penggenangan Waduk Jatigede Tak Bermasalah

Bandung.Swara Jabar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat optimistis penggenangan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang tidak menyisakan persoalan bagi masyarakat.

"Hal ini harus menjadi perhatian utama karena bersinggungan langsung dengan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana, di Kota Bandung, Selasa.

Ia mengatakan hingga saat ini pihak terkait harus terus berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pascapenggenangan.

"Dan harus komprehensif antara Pemkab Sumedang dan Pemprov Jabar," kata Haris.

Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jabar ini menilai setelah penggenangan ini tidak semua warga direlokasi dengan baik sehingga ini perlu dikoordinasikan sebaik mungkin.

"Kami siap mendorong segala sesuatu yang diperlukan terkait hal itu. Pada prinsipnya pemprov siap membantu apapun yang dibutuhkan Pemkab Sumedang. Dan DPRD Jabar siap mendorongnya," katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jabar sejauh ini fokus terhadap penanganan tersebut dan hal ini dilakukan dalam membantu relokasi warga.

"Untuk penanganan yang dilakukan untuk masyarakat yang terkena dampak penggenangan sudah dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI/Polri," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Welianto Santoso mengatakan pihaknya selalu mendorong penuntasan relokasi warga dan sudah menginisiasi pertemuan antara Pemkab Sumedang dengan Pemprov Jabar untuk membahas relokasi.

"Sehingga kebutuhan apa saja untuk penanganan ini bisa langsung dibantu dan penanganan relokasi ini harus dilakukan berkelanjutan. Berbagai fasilitas dan kebutuhan lainnya harus disediakan," kata dia. (die)

Iwan : SKPD Harus Transparan Dalam Mengusulkan Anggaran

Bandung.Swara Jabbar.

Kalangan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan sikap Kepala Bappeda Jabar Denny Djuanda yang diundang untuk rapat kerja membahas RAPBD 2016, tidak bersedia datang.  Padahal kehadiran Ketua Bappeda sangat penting dalam membahas bersama program kerja dan anggaran RAPBD 2016. Menurut anggota Komisi V DPRD Jabar,  dr.Ikhwan Fauzi M.Kes, mengatakan sudah tiga kali Komisi V mengundang Kepala Bappeda dan Pimpinan OPD mitra Komisi V untuk duduk bersama membahas program kerja dan anggaran OPD. Namun sangat disayangkan, tidak pernah mau hadir.“Kita juga sesalkan kenapa diundang Komisi V tidak mau hadir, sedangkan diundang oleh Komisi lain mau hadir, ada apa ?, ujar Ikhwan penuh tanya, saat ditemui wartawan  di ruang Komisi V, Rabu (18/11). Dikatakan, kehadirian Ketua Bappeda Denny Djuanda sangat penting, karena ketika kita rapat kerja dengan pihak Disdik Jabar dan Dinkes Jabar, ternyata Disdik dan Dinkes, belum siap data pendukung, atas program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016. “Dewan menginginkan, program kerja dan besaran anggaran yang diusulkan harus jelas. Kita tidak ingin terulang kembali ada program siluman “Program Sanitasi” pada tahun 2015 terulang kembali”, tegasnya. Saya berani mengatakan program sanitasi itu adalah siluman, karena tanpa ada pembahasan dan persetujuan di tingkat Komisi V, ujuk-ujuk nongol dalam APBD tahun 2015 yang nilainya mencapai 650 miliaran.  Dan hasilnya, Gatot alias gagal total karena daerah tidak siap  untuk menyediakan lahan. Iwan juga menyoroti anggaran kesehatan yang disimpan di beberapa SKPD, seperti di Disnakertran (kesehatan buruh), ada di Yansos dan Dinsos, di Diskimrum (Sanitasi), di PSDA (irigasi Air Bersih).  Dengan adanya penyimpanan anggaran kesehatan di beberapa SKPD, memang secara keseluruhan mencapai sekitar 10 persen dari APBD, tapi bila ditelita secara seksama yang dikelola oleh Dinkes Jabar sendiri tidak lebih dari 2 persen, jelasnya.   Sementara itu, terkait sector Pendidikan, Iwan juga menyoroti kinerja Disdik Jabar  masih perlu ditingkatkan, mengingat  Disdik  mendapatkan gelontoran anggaran paling besar, baik dari APBD Jabar maupun dari Pusat.  Namun, kenapa sampai kini masih ditemukan beberapa sekolah didaerah terutama didaerah terpencil ada sekolah yang sudah dalam kondisi sangat memperihatinkan, yang dapat membahayakan peserta didik maupun tenaga pendidiknya.  Lebih lanjut Iwan  mengatakan,  DPRD Jabar sangat mendukung anggaran kebutuhan untuk peningkatan pendidikan termasuk kebutuhan sarana-prasarana pendidikan, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)/ Rehap Kelas dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Namun, tentunya, kita ingin anggaran yang diusulkan oleh Disdik Jabar harus disertai dengan dukungan data, jadi kita tahu, berapa anggaran yang butuhkan sebenarnya.  “ Kita ingin pihak Disdik transparan dalam mengusulkan dan menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat”, tandasnya. (diah)

Diskusi Panel NAWASABDA NUSANTARA “Pre-Nusantara Cultural Summit”

Bandung.Swara Jabar.

Indonesia adalah kemajemukan .Semua suku bangsa se-Nusantara telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Indonesia.Merekalah pakubumi negeri Nusantara.Merekalah shareholder sejati Republik Indonesia.Merekalah pilar-pilar negara Bangsa Indonesia yang sesungguhnya…”Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) mengundang para pakar dan dari Anggota Masyrakat Adat se- Nusantara, Pakar pemikir Pevitalisasi Pancasila, Pakar Pemikir Hukum Adat, Pakar Pemikir Bhineka Tunggal Ika, dan Kaum Agamawan dan Spiritualis untuk bersama-sama menggelar rangkaian acara Diskusi Panel NAWASABDA kebudayaan Nusantara Cultural Summit 2015. Acara ini merupakan serangkaian acara yang terbagi ke dalam 2 buah acara besar yakni : 1. Diskusi Panel NAWASABDA Nusantara “Pre-Nusantara Cultural Summit”persiapan menuju “KTT Nusantara Cultural Summmit 22016” yang diselenggarakan pada tanggal  16-18 di Hotel Panorama , Lemabang. Dan 2. Dialog Keudayaan “Dialog Pengembangan Potensi Budaya ( bahasa dan Seni) di Jawa Barat yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 November di Grand Hotel Hani Lembang.Diakusi Panel Nawassabda Kebudayaan Nusantara Cultural Summmit 2015 merupakan langkah awal menuju Dialog Paritispatif Penyusuanan Platform Gerakan Kebudayaan dan Peta Jalan Menjemput Zaman “Nusantara Cultural Summit “yang akan diadakan pada tahun 2016. Tujuan dari Diskusi panel ini yakni untuk membahas penyusunan Platform Gerakan Kebudayaan Nusantara dan Peta Nusantara Menjemput Zaman 2015-2045 sebagai repon dalam menindaklanjuti gagasan Pemerintah Republik Indonesia yang menggunggulkan “Indonesia Poros Maritim Dunia”.Penting bagi kita untuk mengingat bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kebudayaan yang sekligus menjadi harta berharga bagi Indonesia sendiri yang perlu dijaga mengingat bahwa nilai kebudayaan sangatlah tinggi agar tidak terjadi perpecahan di tengah era modernisasi seperti saat ini.Dengan memasang jurus jalan Budaya, akan membantu merevitalisasi “rumah”  budaya Nusantara di antara suku-suku bangsa yang semula unorganized social groups menjadi well organized civil sociality yntuk tetap memperkokoh pondasi bangsa Indonesia. Karenanya, diperlukannya platform yang tegas yang dapat menjadi landasan tegaknya bangsa ini, seperti peta jalan (road map) menuju suksesnya gerakan kebudayaan.Harapan dengan terselengaranya Diskusi Panel NAWASABDA Kebudayaan Nusantara Cultural Summit 2015, akan melahirkan agenda-agenda yang mampu membuka cakrawala berpikir yang baru , melahirkan kesadaran yang baru, yang mampu memperkaya muatan Platform Gerakan Kebudayaan dan Peta Jalan Nusantara Menjemput Zaman 2015-2045.

DPRD: Pembahasan RAPBD Jabar 2015 Selesai November

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menargetkan pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 selesai akhir  November 2015.
        
"Pembahasannya harus selasai tepat waktu. Kami optimis bisa tercapai, November ini selesai," kata Ineu Purwadewi Sundari, di Kota Bandung, Senin.(16/11)
        
Menurutnya saat ini komisi-komisi di DPRD Jawa Barat sedang berpacu dengan waktu tengah melakukan pembahasan RAPBD Provinsi Jabar 2016.
         
Selain itu, lanjut Ineu, esuai dengan mekanismenya akan diserahkan kepada fraksi-fraksi yang nota pengantarnya telah disepakati bersama dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
        
"Kami melihat hari inikan seluruh fraksi rapat dan sedang melakukan pembahasan RAPBD yang nota pengantarnya telah disampaikan oleh gubernur belum lama ini," kata dia.
        
Pihaknya, percepatan pembahasan ini dilakukan dikarenakan waktu pembahasan sangat mepet karena pada waktu pembahasan KUA PPAS terjadi perpanjangan waktu dari jadwal yang ditetapkan.
        
"Sehingga ini hanya mundur satu minggu dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya," kata dia.
        
Ia menuturkan, mundurnya jadwal pembahasan ini dikarenakan adanya penyesuaian tetang mekanisme penganggaran 2016 sesuai dengan aturan Kemendagri Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016 yang harus dilakukan penyelarasan, penataan dan pendampingan oleh Inspektorat.
        
"Pembahasan ini dilakukan dalam rangka penyusunan APBD tidak boleh terburu-buru terlebih sesuai dengan aturan itu ada sedikit perubahan pola sehingga dibutuhkan ketelitian dan pembahasan secara menyeluruh," kata dia.
        
Oleh karena itu sebelum akhir November ini harus sudah disahkan dengan target tanggal 25 November 2015 karena jadwal seluruh kegiatan diakhir tahun ini cukup padat.
         
"Kita akan berusaha semaksimal mungkin karena sesuai dengan agenda rutin di DPRD akhir bulan ini juga akan ada kegiatan Bulan Bakti Citra DPRD Jabar dan beberapa kunjungan kerja ke daerah," kata Ineu.(die)